Toleransi

Q: Apa itu toleransi?

A: Toleransi itu spt kejadian berikut:
Ada masjid (minoritas) di negara (mayoritas) non muslim.
Masyarakat sekitar nge-sue masjid tersebut.
Mereka merasa terganggu dengan suara adzan.
Kasus dibawa ke pengadilan.
Hakim memutuskan bahwa adzan boleh,
sepanjang memenuhi syarat bahwa
jangkauan maksimum suara adzan sama jauhnya dengan
jangkauan maksimum suara lonceng gereja.

Say you want an evolution

October 28

Charles darwin, you there? Scientists have just discovered a new human species that once lived in the Indonesian island of Flores, and this could radically alter the accepted theory of human evolution. These ‘human hobbits’, standing three feet tall and having tennis ball-sized brains, apparently inhabited Flores where dwarf elephants and giant rats roamed — a time when pre-historic man was busy colonising the world — before dying out less than 18,000 years ago. What the discovery suggests is that the closest living relative of humans is not human at all — it’s an ape.

There was never a simple evolutionary path that led to modern humans, or Homo sapiens. Instead, early humans branched off into several forms. So in a not-too-distant past, two very different human species walked the Earth at the same time. The Flores Man’s physical structure endorses an important scientific theory (even as it trashes another). For the dwarf form of these apemen, who were direct descendants of Homo erectus (a species that predated Homo sapiens), proves the Darwinian process of ‘endemic island dwarfism’ seen in large animals trapped on an island for thousands of years, and undergo genetic isolation.

But the sophistication of the stone tools found with the Flores Man dismisses the popular idea that you need a certain brain size to do anything intelligent. For Flores was never connected to the Asian land mass, and the only way the ‘hobbits’ could have reached the island was if they were smart enough to build bamboo rafts. In other words, small-brained humans could have evolved without losing out on intelligence. Charles Darwin, you there?

[more]

[more]

Saatnya Melirik Listrik Stokastik

Dari Seminar IAMS-N, TU Delft

Reporter: Eddi Santosa

detikcom – Den Haag, Sistem pembangkit listrik stokastik diharapkan menjadi alternatif sistem konvensional bersumber bahan bakar tak terbarui: minyak bumi dan batubara. Hal itu disampaikan Muhammad Reza, kandidat doktor teknik energi listrik pada Technische Universiteit Delft, Belanda, kepada detikcom Selasa (26/10/2004) petang waktu setempat.

Menurut Reza, yang dimaksud listrik stokastik adalah listrik yang dihasilkan dari pasokan sumber energi tak tentu, misalnya dari tenaga tiupan angin atau sinar matahari. Dengan kata lain listrik stokastik adalah kebalikan dari listrik deterministik (dapat ditentukan) atau listrik konvensional yang telah lazim dimanfaatkan seperti dihasilkan PLN, yang tersentralisasi, berskala besar, dan berbahan bakar minyak bumi atau batubara.

Ke depan, kata Reza, penggunaan listrik stokastik ini harus menjadi keniscayaan karena ramah lingkungan dan bersifat renewable (terbarukan).

“Mengingat bahwa sistem tenaga listrik pada awalnya didisain untuk menggunakan sistem pembangkitan tenaga listrik deterministik, maka diperlukan studi terhadap sistem tenaga listrik di masa depan yang banyak menggunakan sistem pembangkit tenaga listrik stokastik ini,” ujar jebolan ITB, yang mempresentasikan makalahnya tentang listrik stokastik tersebut pada seminar sekaligus launching organisasi para matematikawan Indonesia di Belanda, The Indonesian Applied Mathematics Society in the Netherlands (IAMS-N) di ruang Anthony Snijderzaal, Fakultas Teknik Elektro, Matematika dan Informatika, 21/10/2004 lalu.

Dikatakan Reza, pengembangan tenaga listrik stokastik ini bisa dilakukan baik dalam skala besar, contohnya wind park, maupun skala kecil yang tersebar langsung di pengguna, misalnya dengan pemasangan solar cell (panel surya) di atap-atap rumah tangga atau konsumen listrik dan pemasangan kincir angin kecil di daerah pertanian.

Untuk melangkah ke arah itu, kata Reza, diperlukan inisiatif negara dan dukungan masyarakat atau sebaliknya. Dimulai dengan keputusan politik, kemudian operasionalnya dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang ikut mengembangkannya diberikan stimulasi tertentu, misalnya keringanan pajak. Dengan demikian proses meninggalkan ketergantungan pada listrik bersumber bahan bakar minyak bumi dapat dimulai.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah produk listrik stokastik itu harga jualnya ke konsumen nanti lebih menarik daripada produk listrik deterministik?

Reza mengatakan bahwa untuk itu memang masih diperlukan penelitian yang lengkap. Dijelaskan bahwa komponen biaya konstruksi itu banyak, mencakup di dalamnya biaya pembangunan, investiasi mesin-mesin pembangkit, biaya pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi listrik, biaya pembebasan tanah yang dilalui jaringan listrik, komponen biaya bahan bakar, komponen biaya operator, komponen biaya pemeliharaan alat, dsb.

“Nah, dari semua komponen biaya itu sampai saat ini komponen pencemaran lingkungan jarang dihitung. Bisa saja misalnya harga jual produk listrik stokastik lebih mahal per kwh-nya, tapi dengan menghitung komponen risiko terhadap lingkungan dia menjadi relatif lebih murah,” demikian Reza.(es)

World Bank: Indonesia has terrible business climate

LATEST NEWS

October 24, 2004

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono campaigned on a platform of improving his nation’s business climate. Good idea. The World Bank says Indonesia’s current business climate is one of the worst in the world.

An unflinching column in the nation’s largest newspaper lays out the bad news. The Jakarta Post says the World Bank ranks Indonesia along with Laos, Cambodia and Vietnam in the bottom quartile of 145 nations surveyed.

“Entrepreneurs in those countries found it more difficult to start, operate, or close a business than in most other East Asian nations,” the newspaper said. “Seven economies in the East Asia-Pacific region ranked in the top quartile… New Zealand, Australia, Singapore, Hong Kong, Thailand, Taiwan and Malaysia.”

In East Asia, on average, it takes an entrepreneur nine prosecures, 60 percent of income per capita and 61 days to found a business. In Indonesia it takes an average 151 days to get started. The World Bank has often noted that Indonesia has a messy legal system that makes it difficult for companies to know for sure where they stand. Even if they are meticulous about having all the necessary approvals, they face corruption. With so many friendlier nations nearby, investors usually decide to skip Indonesia and invest someplace else, though Indonesia is the world’s fourth most populous nation.

Interestingly, what the World Bank suggests is something akin to what the City and County of Honolulu is currently setting up for development permits: one-stop shopping where a single office facilitates all the necessary approvals.

(c) 2004 American City Business Journals Inc.

source

Pertapa dan Anjing Hutan

Ada seorang pertapa tua, yang mengepalai sebuah padepokan. Pertapa ini punya kebiasaan membaca kitab sucinya setelah matahari terbenam, dan bersemedi sampai agak larut malam di pinggir padepokan. Murid-muridnya, dan orang disekitar padepokan itu sangat menghormati pertapa dan selalu berusaha mencontoh semua tingkah laku beliau. Beliau memang seorang yang pengetahuannya dianggap sudah sangat mumpuni, baik tentang hal yang lahir dan maupun yang batin, sehingga wajar beliau menjadi panutan. Kebiasaan bersemedi ini pun diikuti oleh murid-muridnya. Setelah mereka belajar secara langsung dengan pertapa di siang hari, malamnya mereka ikut bersemedi.

Suatu hari kebiasaan beliau ini terganggu dengan adanya seekor anjing hutan, yang sering ribut menggonggong saat beliau sedang khusuk membaca kitab dan melakukan semedi. Hari pertama pak Tua membiarkan anjing itu, tapi esoknya anjing itu selalu muncul dan mengganggu. Setelah beberapa hari terganggu, beliau dengan berat hati memutuskan untuk mengikat mulut anjing itu biar tidak ribut. Dan setelah bersemedi beliau melepaskannya lagi ikatan anjing tersebut, karena tidak tega.

Kebiasaan mengikat anjing ini diamati oleh murid-muridnya juga, dan setelah suatu hari pak tua meninggal. Mereka terus melakukan kebiasaan ini sebelum mereka mulai semedi. Mengikat anjing sebelum semedi dan melepaskannya kembali. Setelah 5 tahun berlalu hal ini masih berlangsung terus, sampai sebagian besar murid yang mengerti mengapa pak Tua selalu mengikat anjing sebelum semedi, sudah pergi dari padepokan. Yang ada di padepokan tinggal murid-murid baru, yang tetap dengan setia menjalankan kebiasaan keramat ini.

Sampai suatu hari anjing liar itu mati. Murid-murid baru yang tersisa kebingungan, wah terus bagaimana dengan kebiasaan ini? Akhirnya mereka mencari anjing liar disekitar situ, menangkapnya dan mengikat anjing itu di dekat tempat semedi sebelum mereka mulai semedinya.

— dari milis iluni12 —

Surprises in new Indonesia line up

source

Wednesday, October 20, 2004 Posted: 8:58 PM EDT (0058 GMT)

JAKARTA, Indonesia — Indonesia’s new president has named a cabinet line up that includes several surprise choices, appointing professionals and several women to key posts.

President Susilo Bambang Yudhoyono has named economist Jusuf Anwar, who currently works at the Asian Development Bank, as finance minister.

In another unexpected move, business tycoon Aburizal Bakrie — one of only two ministers from the country’s largest party, Golkar — has been appointed chief economy minister.

Yudhoyono holds a doctorate in economics and it will be financial challenges that could prove his first major test after taking office.

Indonesia is Southeast Asia’s largest economy, but it has struggled in recent years with chronic unemployment and underemployment, as high as 40 percent.

The line up also includes four generals which could raise some concerns that Yudhoyono — a former general himself — remains under the sway of the powerful military.

Outgoing president Megawati Sukarnoputri’s Indonesian Democratic Party of Struggle is not represented in the new cabinet.

The shift away from Megawati’s strategy of putting political appointees in many ministries is a gamble for Yudhoyono.

“I realize that whoever I nominate as minister, there will be pro and cons,” Yudhoyono said at a news conference.

“I realize that not all ministers will please everybody.”

Four women have been included in the cabinet, the most ever, which should please those who have long complained of a lack of women in top government posts.

The president has warned Indonesians not to expect miracles, but has pledged to stimulate the economy, fight corruption and end separatist rebellions.

Yudhoyono was sworn in to office on Wednesday after winning a sweeping mandate from Indonesia’s 116 million voters.

In a nationally televised speech after the swearing in ceremony, the new leader spelled out his priorities for government, warning that “the specter of terrorism” still haunted the world’s most populous Muslim nation.

He said he would personally head up a new team to fight official corruption, which he said “remained a systematic problem,” the Associated Press reported.

Yudhoyono also said his government would “give special attention to the conflicts in Aceh and Papua,” referring to two provinces where bloody conflicts between government forces and separatist rebels have killed thousands.

Megawati, whom Yudhoyono defeated in the September 20 poll, did not attend his swearing in ceremony.

Security forces were on high alert following a warning that Islamic militants blamed for the 2002 Bali bombings and last month’s suicide attack on the Australian Embassy may have launched an attack to coincide with the ceremony.

The inauguration marks a major step in Indonesia’s transition to democracy following the violent and messy six years following the 1998 downfall of the autocratic Suharto, a former general who ruled with an iron fist for 32 years.

While the former general is seen as a strong, decisive and capable leader, his victory was also driven by the electorate’s dissatisfaction with his predecessor’s performance over the last three years.

While a lot had to be done, the new leader was sending the right type of messages about achieving economic growth and reform, Indonesia watcher Ray Jovanovich from Credit Agricole Asset Management told CNN Wednesday.

Changing the nation’s atmosphere on corruption would be vital, Jovanovich said, adding that the strength of Yudhoyono’s personal mandate should make an early impact on driving reform.

But Yudhoyono will face problems pushing through reforms against deeply entrenched vested interests in the business, government and legal elite.

Moreover, his tiny Democratic Party only holds 10 percent of the seats in parliament, and his opponents could easily block new legislation.

“I think he will probably try to do some bold decisions early in his tenure when he has his honeymoon period, but I think the half-life of his honeymoon is not going to be very long,” Ken Conboy, a risk management consultant in Jakarta, told Reuters.

——————–

Copyright 2004 CNN. All rights reserved.This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report.

Mendengar Munir Melalui Ulil

Agama Harus Menjadi Maslahat bagi Manusia

Ulil Abshar-Abdalla

Kompas, 6 Oktober 2004

SEBULAN yang lalu, tepatnya Selasa 7 September 2004, Indonesia kehilangan sosok pejuang hak-hak asasi manusia yang integritas dan pengabdiannya sulit ditandingi. Munir menghadap Sang Pencipta dalam perjalanan udara menuju Amsterdam untuk keperluan studi lanjut di Universitas Utrecht. Dalam situs internetnya, Jaringan Islam Liberal menghubungkan nama Munir dengan makna kata itu dalam bahasa Arab: penerang. Paling tidak, 15 tahun terakhir dalam hidupnya yang relatif pendek, ia jadi penerang bagi orang-orang lemah dan dilemahkan, mereka yang diculik rezim Orde Baru dan kemudian dinyatakan hilang, serta mereka yang hak-hak asasinya dirampas. Seperti telah kehilangan saraf takut, Munir tak pernah menyerah. Ia tetap menyuarakan dan membela kepentingan mereka yang lemah sekalipun harus berhadapan dengan pelbagai ancaman.

DIREKTUR Proyek Asia Tenggara Grup Krisis Internasional, Jakarta, Sydney Jones dalam kolomnya di The Jakarta Post melukiskan Munir sebagai salah satu tokoh penting yang menyeberangkan Indonesia dari negara otoriter ke negara demokratis dan pejuang hak-hak asasi manusia paling depan. Setiap orang yang pernah berjumpa dengan Munir, menurut Jones, bakal diyakinkan bahwa reformasi di Indonesia adalah hal yang mungkin terjadi. “Setiap stereotip negatif mengenai Indonesia akan sirna bila Anda ketemu dengan Munir,” tulis Jones. “Selalu ada harapan akan perubahan nyata.”

Direktur Program Imparsial Rachland Nashidik, sahabat karibnya sekaligus rekan kerjanya di lembaga tersebut, dalam kolomnya yang personal di harian ini menggambarkan Munir sebagai tokoh besar dengan reputasi internasional yang amat bersahaja. Baru setahun yang lalu ia membeli mobil sederhana bekas keluaran tahun 1970-an secara mencicil. Sebelumnya ia mengendarai sepeda motor bebek menembus jalan macet dari rumah kontrakannya di Bekasi menuju kantornya di bilangan Diponegoro, Jakarta Pusat. Munir dikenal sebagai orang yang amat jujur dan suka berbagi. Hadiah ratusan juta rupiah dari Right Livelihood Award sebagian besar disumbangkannya untuk Kontras. “Aku minta sedikit saja biar aku bisa punya rumah sendiri di Malang,” katanya seperti dikutip Rachland.

Gambaran tentang laki-laki kelahiran Malang, 8 Desember 1965, ini yang tiba di ruang publik kurang lebih demikian. Atribut yang paling dikenal khalayak lekat pada dirinya adalah koordinator Kontras: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Inilah organisasi nonpemerintah yang ia dirikan di akhir pemerintahan Soeharto untuk mengampanyekan dan memperjuangkan pembebasan puluhan aktivis prodemokrasi yang diculik, kemudian sebagian besar hilang tak berjejak bahkan hingga hari ini.

Wajah lain kehidupan Munir baru terungkap dua tahun lalu ketika awal Agustus 2002 Jaringan Islam Liberal mewawancarainya dengan tekanan pada bagaimana Islam berperanan dalam pekerjaannya menegakkan hak-hak asasi manusia dan memperjuangkan demokratisasi di Indonesia. Semasa menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya, Malang, ia memang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Wawancara yang disajikan di situs internet Jaringan Islam Liberal, http://www.islamlib.com, dan disiarkan sebuah jaringan radio itu memaparkan bagaimana transformasi radikal hidup keagamaannya menuntun Munir menjadi penerang yang menembus sekat-sekat primordial, pergulatan imannya, dan seputar falsafah hidupnya.

***

Ulil Abshar-Abdalla dari Jaringan Islam Liberal yang bertindak sebagai pewawancara memungkinkan rekaman yang hak ciptanya ada pada Jaringan Islam Liberal ini disajikan dalam rubrik Bentara Kompas edisi Rabu, 6 Oktober 2004. Berikut petikannya.

MAS Munir, sebagai pejuang hak-hak asasi manusia, Anda tentu memiliki pandangan yang menarik tentang bagaimana Islam bermakna dalam profesi Anda. Dapatkah Anda menceritakannya?

Saya kira begini. Dulu saya pernah mengikuti jalur beragama ekstrem yang “radikal”. Kurang lebih lima tahun, antara tahun 1984-1989, isi tas saya tak pernah kosong dari senjata tajam. Itu atas nama pertikaian agama. Sebetulnya ketika saya berada dalam ruang ekstremitas agama, ada semacam perasaan kehilangan fungsi agama itu sendiri. Misalnya, saya mempertanyakan: apakah benar Islam memerintahkan saya menjadi sangat eksklusif dalam beragama dan atau menutup diri dari komunitas lain? Pada masa itu mulai ada pertentangan dalam diri saya: Islam itu untuk Allah, untuk manusia, ataukah untuk membangun masyarakat secara umum?

Dalam situasi tarik-menarik di masa itu saya menemukan bahwa agama diturunkan untuk manusia. Saya setuju dengan Gus Dur kalau Tuhan tidak memerlukan bodyguard mengawal diriNya. Intinya, agama harus menjadi maslahat bagi manusia. Sering kali kita bicara tentang rahmat Islam untuk semesta, tapi kita tidak tahu maknanya. Akhirnya, ekstremitas itu saya tinggalkan karena saya tidak mungkin menjadi anggota komunitas eksklusif. Karena Islam harus mendukung peradaban, ia harus bekerja di wilayah-wilayah yang memang memperbaiki kehidupan manusia. Agama dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan.

Sebaliknya, ekstremitas beragama hanya bisa menghancurkan peradaban manusia. Intoleransi, apa pun bentuknya, akan menghancurkan peradaban. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sedang membangun. Namun, yang mereka bangun justru simbol-simbol yang menghancurkan peradaban.

Pengalaman kehidupan Anda menarik bila dikaitkan dengan banyak orang yang lebih menikmati hidup jadi member of second community-entah agama entah kelompok etnis-ketimbang menjadi orang Indonesia?

Saya kira bentuk-bentuk perbedaan itu kadang melahirkan ekstremitas. Tidak hanya agama, tapi kelompok etnis juga. Ekstremitas itu selalu saja memutlakkan diri sendiri dan menafikan orang lain. Ini kadang-kadang terjadi tidak hanya antaragama, tapi juga antarfaksi berpikir dalam agama, yang antara lain dapat kita baca dalam sejarah Indonesia: berapa banyak darah tertumpah atas dasar perbedaan cara berpikir faksi-faksi agama. Antigerakan tarekat, misalnya, pengasingan orang dan pembunuhan, semua atas nama ekstremitas. Dari situ hidup ini seolah-olah jadi perang memperebutkan kapling di surga yang belum bisa kita ukur entah berapa hektar. Ini yang jadi masalah.

Tadi Anda mengaku mengalami masa ekstremitas beragama, lantas berubah. Pada titik mana terjadi perubahan itu?

Berubah ketika saya berhadapan dengan antitesis lain yang saya kira juga cukup ekstrem. Yaitu, mempertanyakan kembali apakah beragama itu urusan kekuasaan? Nah, pertanyaan itu datang dari dosen saya kala itu: Malik Fadjar yang kini (waktu itu- Red) Menteri Pendidikan Nasional. Dia mengatakan, “Saya tidak pernah mengetahui seorang pemuda sebodoh Anda ke mana-mana membawa semangat berperang dengan instrumen agama demi menguasai orang lain.”

Menurut Malik, dia orang yang amat liberal. Baginya, Islam itu amat liberal dan dapat menerima perbedaan-perbedaan. Islam tak punya kewenangan ketika tak bisa memberikan tempat bagi yang lain.

Nah, ungkapan bagi yang lain itu betul-betul antitesis dari pikiran-pikiran mainstream di beberapa kelompok yang waktu itu saya ikuti. Aliran ekstrem yang saya ikuti ternyata tak memberikan ruang pada yang lain.

Anda shock ketika Malik Fadjar mengingatkan itu pada Anda?

Saya shock sekali. Ini saya ingat betul karena saya tak pernah berkeringat di kota Malang yang dingin, kecuali oleh statement itu. Saya menemukan sesuatu yang inspiring.

Kebetulan waktu itu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan Pak Malik mentor saya di HMI. Kritik Pak Malik kedua mengatakan, “Kau pelajari deh, Islam yang benar! Kalau kamu anak HMI, baca Nilai Identitas Kader. Nah, dari situ evaluasi apakah benar HMI untuk perang-perangan atau untuk menjalankan misi sosial?”

Setelah mempelajarinya, saya menemukan Islam mengakui bahwa dalam relasi sosial ada ketidakadilan. Ada yang menzalimi, ada yang dizalimi. Islam harus berpihak kepada yang dizalimi. Jadi, Islam tidak berpihak kepada Islam, tapi kepada yang dizalimi demi menciptakan keadilan. Dan, saya kira keadilan bukan untuk menciptakan eksklusivisme sebagaimana yang kita lihat.

Temuan itu memang membuat saya terpisah dari komunitas “ekstrem” tempat saya pertama tumbuh. Kemudian saya menemukan komunitas baru yang bisa menerima perbedaan-perbedaan. Saya kira normal saja kalau dalam kehidupan, kita menemukan antitesis-antitesis yang menawarkan Islam dengan watak sebenarnya.

Anda beruntung mengalami masa ekstremitas, menemukan mentor yang baik, dan mendapatkan pencerahan-pencerahan. Nah, bagi yang sekarang dalam fase ekstremitas, bisakah mereka menemukan pencerahan seperti Anda?

Saya kira bisa. Hanya saja, persoalan utama lebih terletak pada ekstremitas yang berorientasi pada kekuasaan politik ketimbang pemahaman mendalam tentang pahitnya intoleransi dengan pihak lain. Jadi, ekstremitas akibat haus jabatan politik lebih berbahaya daripada semata-mata karena dangkal secara keagamaan.

Nah, sekarang ini saya kira gejala ekstremitas lebih banyak bersuasana politik, bukan ekstremitas dalam bingkai keyakinan yang sifatnya lebih mendasar.

Pendapat Anda yang menyebut ekstremitas lebih sebagai gejala politik ketimbang gejala keagamaan itu menarik sekali. Bisa berbicara lebih spesifik lagi?

Ya, saya kira ekstremitas banyak lahir manakala situasi sosial-politik memungkinkan suatu model keterdesakan terbangun. Situasi sosial-politik itu menempatkan komunitas-komunitas ke dalam situasi ancaman terus-menerus. Kebetulan memang ada justifikasi-justifikasi keagamaan yang memberi pembenaran atas kondisi keterdesakan secara politik terhadap ruang kekuasaan. Ini dapat dilihat, misalnya, dari pembenaran terhadap penggunaan ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela dan seterusnya (walan tardlâ `anka al-Yahûd wala al-Nashârâ hattâ tattabia millatahum, Ulil).

Justifikasi ini dipetik tanpa melihat konteks sejarah mengapa ayat itu muncul dan dalam kondisi seperti apa diaktualkan. Sayangnya, hal itu (diintroduksi) terus-menerus seolah-olah permusuhan dengan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti, sesuatu yang permanen, merupakan keputusan Allah yang diciptakan untuk sepanjang masa.

Nah, saya kira banyak penggunaan justifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan tatkala ada persoalan keterdesakan. Keterdesakan itu dapat muncul dalam bentuk politik populasi atau jumlah, seperti ketakutan akan Islamisasi atau Kristenisasi. Di agama masing-masing ada kekhawatiran semacam itu.

Ada juga yang merasa space agama akan tertutup ketika Islam kalah secara politik. Orang khawatir akan kesulitan shalat di masjid, susah mengaji. Perasaan itu menjadi ancaman serius yang mendorong kita harus menguasai. Juga ada keinginan memaksakan kewajiban agama karena dengan begitu, dia merasa beragama secara benar. Dalam konteks ini muncullah gagasan-gagasan keharusan negara memaksakan agama. Ekstremitas akhirnya muncul dan berkembang di wilayah semacam itu.

Sementara itu, ketika masalah politik populasi agama tak menjadi soal, orang tak perlu jadi ekstrem terhadap isu-isu yang membuat mereka mengumpul dan mengeras. Orang yang tidak meminta negara sebagai alat agama, misalnya, tak akan menjadi seorang ekstremis yang giat memaksakan negara dengan atribut agama. Nah, gejala ini yang, saya kira, lebih banyak muncul dan berkembang ketimbang yang lain. Termasuk di sini gejala internasional ketika kegalauan terhadap dominasi negara-negara besar begitu mudah memicu model ekstremitas tertentu dengan agama.

Itu kan menyangkut cara pandang tertentu: memandang Islam terancam dari banyak arah sehingga harus melawan. Menurut Anda, apakah pemandangan semacam itu cukup tepat?

Saya kira cara pandang terhadap agama banyak ditentukan oleh konteks tempat suatu masyarakat hidup. Itu sebabnya, mazhab-mazhab dalam Islam hidup dalam konteks dan pembelajaran sejarah masing-masing. Pada titik ini bisa saja agama menjadi alat resisten bagi mereka yang ditindas. Respons seperti itu mestinya muncul tidak dalam bentuk ekstremisme agama yang justru melawan sesama, yang sebetulnya tak dapat diidentifikasi sebagai penindas.

Saya sepakat kalau Islam menjadi energi bagi kaum tertindas untuk melawan penindasan, tapi bukan dalam bentuk perang melawan agama tertentu. Misalnya saja, relasi kita menjadi miskin bukan karena ada Kristen, tapi lebih karena ada kekuasaan modal, struktur, dan lain-lain. Saya kira agama bisa menjadi energi bagi orang-orang yang melawan penindasan. Namun, perlu dicatat agama tidak lantas jadi alat manipulasi kekuasaan untuk menghantam lawan-lawan dengan simbol yang meneriakkan slogan kafir, murtad, atau yang lain.

Jadi, agama lebih tampak sebagai simbol perlawanan yang bersifat vertikal?

Betul, simbol perlawanan vertikal. Sebetulnya saya meyakini Islam menawarkan agama bagi orang yang tertindas, memberi jawaban terhadap problem sosial di mana orang yang ditindas tak diam begitu saja, tapi melawan. Sementara itu, elemen-elemen nontertindas secara langsung punya kewajiban membantu mereka dan menjamin titik yang diinginkan untuk memberhentikan penindasan itu tercapai. Masyarakat begitulah yang disebut sebagai masyarakat Islam.

Ekstremitas yang saya lihat bukan dalam konteks begitu, tapi ekstremitas space: menyangkut wilayah atau batas-batas kekuasaan. Bukan ekstremitas yang menentang apa yang dianjurkan agama, seperti memerangi penindasan, memerangi apa yang oleh agama dianggap nihil, yaitu kemiskinan. Memerangi kemiskinan adalah kewajiban karena kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran, membuat tiada menjadi sesuatu yang tak bermakna. Maka, melawan kemiskinan adalah perintah dan penting bagi umat Islam.

Nah, di ruang ini Islam tak menyuruh memerangi agama lain, tapi memerangi suatu model penindasan dan penciptaan pemiskinan secara tidak sah. Itu saya kira satu hal penting yang menjadi landasan Islam membangun masyarakat dan peradaban.

Apakah pemaknaan agama seperti itu yang memotivasi Anda membela yang tertindas dan menjunjung nilai-nilai hak-hak asasi manusia?

Saya kira begini. Saya lahir dari suatu keluarga yang ketat dalam agama, dalam arti ketat yang normatif. Saya merasa agama yang ketat dalam artian normatif itu tidak cukup. Beragama harus melampaui tapal batas kenormatifan yang selama ini dianut orang, seperti asumsi bahwa beragama cukup dengan salat lima kali sehari, dan lain-lain. Inilah yang dikritik Cak Nur sebagai kesalehan simbolik, saleh formal. Kita perlu ingat bahwa dalam salat itu, ada deklarasi-deklarasi yang mewajibkan orang menjalankan fungsi-fungsi tertentu.

Saya tidak bisa membayangkan: saat shalat mendeklarasikan inna shalâtî wanusukî wamahyâya wamamâti ‘sesungguhnya shalat, ritual, hidup dan matiku’, tapi saya campurkan dengan korupsi dan tak peduli dengan kemiskinan dan lain-lain. Kalau begitu, saya adalah orang yang dikecam Allah sebagai orang lalai yang terhina dan tak bermakna.

Dalam konteks ini: ketika saya berani shalat, konsekuensinya adalah saya harus berani berpihak pada yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu. Saya, misalnya, harus membela korban sebab saya telah menghadapkan wajah kepada keadilan. Kalau saya menipu proses-proses menuju keadilan, ke mana wajah ini saya hadapkan? Padahal, deklarasi itu terhitung lima kali sehari kita lakukan ketika shalat, bahkan lebih (ketika shalat sunnah).

Jadi, menurut saya, tidak ada alasan umat Islam untuk tak berpihak pada yang tertindas. Itu menjadi pilihan dan keyakinan saya. Membangun masyarakat yang adil adalah perjuangan membela agama. Masyarakat yang adil tidak mesti menuntut semua orang jadi Islam. Yang penting adalah bagaimana cita Islam tentang keadilan dapat hidup dalam masyarakat.

Secara pribadi, apakah Anda masih perlu mengidentifikasi diri sebagai Muslim yang taat dan saleh ketika memperjuangkan keadilan, atau malah perjuangan itu sudah bertengger di atas nama-nama dan simbol-simbol?

Saya tidak tahu apakah dapat menilai diri saleh atau tidak. Yang jelas, saya adalah bagian masyarakat yang meyakini bahwa membangun keadilan yang inklusif dan tidak berpihak pada diri sendiri-keadilan bagi semua-adalah energi paling penting yang ditawarkan Islam. Saya akan meninggalkan Islam kalau tidak menawarkan itu. Saya memilih Islam kalau Islam menawarkan itu.

Saya tentu tidak bisa memaksa orang mengakui bahwa Islam itu inklusif, maka kau harus ikut. Kalau begitu, Islam malah menjadi tidak inklusif. Namun, bagi saya, ketika mengambilnya, pilihan itu harus mengontrol perilaku saya.

Dalam proses itu orang tak perlu dipaksa ikut dan dia punya hak membangun proses-proses yang lain. Di atas itu, agama tetap menjadi energi dan penting untuk memberi ruang demi melawan ketidakadilan. Dalam hal ini saya masih meyakini bahwa Islam bisa diharapkan. Islam yang inklusif tidak untuk dirinya sendiri dan tidak untuk mengejar kekuasaan. Islam masih menjadi energi penting bagi kaum yang tidak diuntungkan.

Apakah Anda merasa nyaman bila berhadapan dengan ekspresi keagamaan yang masih menonjolkan simbol-simbol identitas?

Saya kadang membayangkan bagaimana kelompok non-Muslim berhadapan dengan kelompok Muslim yang menonjolkan atribut fisik keislaman dan merasa paling benar. Jangankan mereka yang non-Muslim, saya saja yang Muslim merasa minoritas kalau berhadapan dengan orang berjenggot panjang dan berkening hitam-hitam. Kadang saya merasa terancam dalam artian (khawatir) akan didominasi oleh ukuran-ukuran kebenaran. Menurut saya, (simbol-simbol identitas) ini kontraproduktif dengan keharusan mengenalkan Islam itu sendiri.

Atribut itu, menurut saya, bagian produk budaya yang berkembang seiring dengan peradaban manusia. Hemat saya, perlu ada pembedaan antara kultur Arab pada masa Nabi dengan Islam itu sendiri. Itu dua hal berbeda. Tidak selamanya yang mendominasi Islam itu Arab sehingga simbol-simbol budaya, seperti pemakaian jubah menjadi otomatis Islam. Pemakai jubah memang hidup di Timur Tengah. Orang Afganistan dulu juga berjubah dan berjenggot, tapi tidak serta-merta mereka jadi ukuran keislaman. Penggunaan simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan distance atau jarak dengan yang lain, menurut saya, justru merugikan Islam sendiri. Ini harus dihindari.

Kalau kita melihat orang berdasi atau berjubah, janganlah melihatnya sebagai ancaman atau pendominasi kebenaran. Baju adalah kultur, bukan pembenar untuk dominasi. Saya kira begitu. *

[source]

[source]