>Total Koin Prita Rp 810 Juta

>Rabu, 30/12/2009 16:07 WIB
Total Koin Prita Rp 810 Juta, Disalurkan untuk Dana Kemanusiaan
Hery Winarno – detikNews


Jakarta – Koin Keadilan untuk Prita Mulyasari selesai dihitung Bank Indonesia (BI). Total uang yang terkumpul mencapai Rp 810.940.402. Uang itu akan disalurkan untuk dana kemanusiaan.

Uang sebanyak itu terdiri dari koin logam Rp 589.073.143 dan uang kertas Rp 26.488.900. Sedangkan uang Prita di Bank Mandiri yang disetor pada 23 Desember 2009 sebesar Rp 92.353.475. Totalnya ada Rp 707.915.518. Sedangkan jika ditambah dari cek-cek bantuan dermawan, total Rp 810.940.402.

Ratusan juta koin itu dihitung petugas Bank Indonesia selama 5 hari. Bagian kasir BI mengerahkan 7 orang dan dibantu 16 orang dari Bank Mandiri.

"Nantinya, uang ini akan kita gunakan untuk tujuan atau dana kemanusiaan," kata Prita usai acara penghitungan koin di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2009).

Namun, Prita mengaku belum tahu seperti apa bentuk penyaluran dana kemanusiaan itu.

"Bentuknya nanti seperti apa, saya belum tahu. Yang jelas, saya akan duduk bareng dulu dengan koordinator pengumpulan koin keadilan untuk membicarakannya," ujar ibu 2 anak ini.

Prita yang mengenakan baju dan celana jins warna biru dan kerudung warna abu-abu ini tampak sumringah. Dia didampingi koordinator Koin Peduli Keadilan Yusro Santoso dan Deputi Gubernur BI Budi Rochadi.

Prita mengaku mendapat tambahan dana dan cek dari beberapa rekan dan donatur. "Ada beberapa cek seperti dari Fahmi Idris dan Wahid Institute. Dari Fahmi, kalau tidak salah Rp 100 juta," kata Prita.

"Sehingga kalau ditambahkan semuanya, jumlah rekening saya yang tercatat di Bank Mandiri ada Rp 810.940.402," lanjut dia.

Selain itu, Prita menerima koin dan uang kertas berbentuk dollar, euro, bath, ringgit dan koin Timezone. Uang kertasnya ada 5 lembar dan uang logamnya 1.599 keping.

"Kalau seumpama nanti Mbak Prita mau dirupiahkan, BI akan membantu. Nanti, kita akan tukar di valas. Karena BI tidak mengurusi itu,"  kata Budi Rochadi.

(aan/nrl)

>Prita Mulyasari Divonis Bebas

>Selasa, 29/12/2009 11:36 WIB
Prita Mulyasari Divonis Bebas
Reza Yunanto – detikNews


Jakarta – Prita Mulyasari akhirnya divonis bebas. Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik RS Omni International. Prita pun langsung sujud syukur.

"Menyatakan terdakwa Prita Mulyasari bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik," kata Ketua Majelis Hakim, Arthur Hangewa, di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jalan TMP Taruna, Tangerang, Selasa (29/12/2009).

Kedua, kata Arthur, membebaskan Prita dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Ketiga, memulihkan nama baik dan martabat terdakwa. Selanjutnya, keempat menyita barang bukti dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Prita tampak memanjatkan syukur dengan mengusap wajahnya. Puluhan pendukung Prita pun bersorak gembira. "Hidup Prita…Allahu Akbar.

Prita langsung maju ke depan meja hakim dan melakukan sujud syukur.

(aan/gah)

>UUITE bisa diubah!

>Selasa, 22/12/2009 14:07 WIB
Menkum Akan Revisi UU ITE
Hery Winarno – detikNews


Jakarta – Korban UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berjatuhan. Setelah Prita Mulyasari, kini menjerat Luna Maya. Menteri Hukum (Menkum) dan HAM Patrialis Akbar berniat merevisi UU itu.

"Saya kira itu mesti diubah karena itu sangat sensitif," ujar Patrialis sebelum seminar bertajuk Anti Pemalsuan, di Hotel Le Meridien, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (22/12/2009).

Mantan anggota DPR ini mengakui, dengan adanya UU itu ekspresi orang untuk menyampaikan pendapatnya terkebiri. UU ITE disalahgunakan dipakai dalam kasus pencemaran nama baik.

"Pasal sensitif ini dikit-dikit dipakai untuk mencemarkan nama baik sehingga timbul pemikiran untuk diubah. Karena UU itu jadi kejam dan banyak korban yang sudah berjatuhan," jelasnya.

Saat ditanya lagi apakah UU ITE diubah atau dilakukan judicial review, Patrialis memilih UU itu diubah. "Nanti diubah dari awal," ujar politisi PAN ini.

(nik/nrl)

>RPP Penyadapan itu apa sih?

>Selasa, 22/12/2009 13:55 WIB
RPP Penyadapan
Bila Disahkan, Presiden & Menteri Sulit Disadap
Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan benar-benar menjadi buah simalakama bagi pemberantasan korupsi. Bila RPP Penyadapan ini disahkan, sejumlah pejabat akan sulit untuk disadap.

" Presiden dan jajaran menteri kabinet utamanya Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, mustahil disadap," kata wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho dalam siaran pers, Selasa (22/12/2009).

Bukan hanya itu, para penyelenggara negara di lingkungan peradilan pun akan aman. Mengingat untuk menyadap memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Jakarta Pusat.

"Juga seluruh jajaran pengadilan hingga Mahkamah Agung. Mereka akan sulit disadap," imbuhnya.

Belum lagi mereka yang tergabung dalam anggota pusat intersepsi nasional dan Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. "Termasuk juga di dalamnya adalah kerabat, kawan, kroni, rekan satu partai atau profesi pejabat," terangnya.

Bila ingin melakukan penyadapan, atas pihak-pihak tersebut maka kemungkinan proses penyadapan ditolak. "Atau berlarut-larut prosesnya dan juga menjadi bocor," tutupnya.

(ndr/iy)

>CGK : on-time airport number 2! :)

>http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/16/soekarnohatta-world’s-second-most-ontime-airport.html

Soekarno-Hatta world’s second most on-time airport

The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Wed, 12/16/2009 8:16 AM  |  Headlines

Despite numerous complaints about its meager services, the Soekarno-Hatta International Airport is good at one thing: punctuality.

Luxury travel news portal forbestraveler.com has announced that the airport is the second most on-time international airport worldwide according to data from FlightStats, an Oregon-based company that tracks flight information for airports and airlines around the world.

The portal ranked Soekarno-Hatta below reigning champion, Tokyo’s Haneda Airport, and above Narita, which came in third.

The data defined an on-time airport as one having the most flights less than 15 minutes late.

The same yardstick is used by the Geneva-based Airports Council International.

The study, which included 50 of the busiest airports in the world, took data from Aug. 1, 2008, to July 31, 2009.

The portal’s report called Soekarno-Hatta this year’s most improved airport on its top ten as it “jumped from last year’s sixth slot thanks to impressive 84.2 percent on-time arrivals and 89.2 percent on-time departures.”

Arrival and departure flights were 79.3 percent and 86.3 percent on-time, respectively, last year.

The head of Soekarno-Hatta airport, Hariyanto, attributed the achievement to the joint efforts by the airline companies, the airport management, the custom and excise agency, and other stakeholders to increase the overall quality of service.   

“We check the passengers’ belongings in a timely manner and coordinate with the airline companies to prevent flight delays. We also urge passengers to come two hours before flight time,” he said.

Hariyanto said to improve service, the airport management team planned to add visa and travel 
counters for arriving international passengers.

Tulus Abadi from the Indonesian Consumer Protection Foundation (YLKI) said he disagreed with the ForbesTraveler rank.

“I do not think ‘second most on-time airport’ rightly describes the flights to and from Soekarno Hatta.

Also, the punctuality of flights are indicative of improved airline services, not so much airport management,” Tulus added.

Tulus said a YLKI survey among passengers using Soekarno-Hatta last year found that the general perception was that airlines there often delayed their flights and that the airport did not properly manage its facilities, especially the toilets.

Out of eight airport facilities listed in the survey, toilets accounted for 46 percent of the 955 complaints about the airport’s facilities.

The other eight were prayer rooms, sign boards, X-ray machines, trolleys, waiting rooms, parking lots, airport information and eating places.

“Maybe the myriad complaints regarding the toilets has forced the airport management to take steps to flush out the problem,” Tulus said.

Soekarno-Hatta was declared as the international airport with second cleanest toilets in Indonesia by the Tourism Ministry in September 2009, lagging behind Surabaya’s Juanda International Airport. 
It was an marked improvement from 2007, when Soekarno-Hatta ranked fourth. (mrs)

>13 Jurus Melumpuhkan KPK

>Rabu, 09/12/2009 18:53 WIB
13 Jurus Melumpuhkan KPK
Mega Putra Ratya – detikNews


Jakarta – Pemberantasan korupsi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi bisa lebih memburuk di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, di era SBY inilah terdapat upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan secara sistematis.

"Terdapat 13 jurus untuk melumpuhkan KPK," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko saat acara refleksi hari antikorupsi sedunia, di kantor Tranparency International Indonesia (TII) Jl Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Danang merinci ketigabelas jurus melumpuhkan KPK yang pernah terjadi dan terus terjadi hingga kini. Jurus-jurus itu adalah pertama, Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Setidaknya MK telah menerima delapan kali UU KPK untuk diuji, salah satu
putusannya terkait dengan pengadilan tindak pidana korupsi," kata dia.

Kedua, pengkerdilan kewenangan penyadapan. Percobaan pelemahan KPK melalui jurus ini dilakukan berulang kali. "Kasus terakhir adalah Rancangan PP Penyadapan yang diinisiasi Depkominfo," imbuhnya.

Ketiga, menghilangkan atau mengaburkan kewenangan penuntutan KPK. Jurus ini sempat disusupkan dalam RUU Pengadilan Tipikor yang menyatakan penuntutan akan dikembalikan pada koordinasi Jaksa Agung. Keempat, serangan legislasi.

"Jurus ini dilakukan pada kasus RUU KPK (revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang
KPK, RUU Tindak Pidana Korupsi (revisi UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001) serta Perppu No. 4 tahun 2009 yang menjadi dasar hukum kewenangan Presiden menunjuk langsung pimpinan KPK sementara," paparnya.

Kelima, ide pembubaran KPK. Ancaman ini pernah dilakukan kalangan DPR periode 2004-2009 dari Partai Demokrat pasca KPK melakukan penggeledahan Gedung DPR. Keenam, penarikan personal penyidik dan auditor.

"Pada November 2008, Mabes Polri menarik tiga perwira polisi yang diperbantukan di KPK. Pada Mei 2009, BPKP berupaya menarik 25 auditor yang sangat membantu pembongkaran korupsi di KPK. Atas tekanan publik, rencana itu urung dilakukan," jelasnya.

Ketujuh, membekukan fungsi penyidikan dan penuntutan KPK. Sebagian besar anggota Komisi III DPR periode 2004-2009 sempat meminta KPK cuti, karena jumlah pimpinan tidak cukup lima orang, sehingga mereka mengatakan penyidikan dan penuntutan tidak sah atau ilegal.

Kedelapan, rencana audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap KPK. BPKP mengatasnamakan perintah SBY untuk mengaudit KPK.

"Presiden lalu membantah, namun publik tidak pernah tahu tentang ketegasan
sanksi terhadap Kepala BPKP," ungkapnya.

Kesembilan, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap dua pimpinan KPK. Dari
pemeriksaan Tim 8 jelas terlihat tidak cukup bukti, bahkan proses hukum terkesan dipaksakan untuk menjerat Bibit-Chandra.

"Anggodo sebagai aktor utama dalam dugaan rekayasan yang bahkan mencatut nama Presiden SBY tidak disentuh," ujar Danang.

Kesepuluh, ancaman terhadap investigasi kasus Century. Sempat beredar pesan pendek (sms) tentang ancaman yang diduga berasal dari salah satu petinggi kepolisian terhadap dua penyidik KPK yang berada di Surabaya.

Kesebelas, penolakan pengajuan anggaran KPK.

"Pada November 2008, permohonan dana untuk pemberantasan korupsi dan
pembangunan gedung KPK di rekening 069 RAPBN 2009 ditolak DPR. Saat itu, KPK sedang gencar membongkar praktek suap anggota DPR," jelasnya.

Keduabelas, ancaman bom. Gedung KPK beberapa kali diancam bom, yakni pada Februari 2008 dan Juli 2009.

Ketigabelas, proses seleksi pimpinan KPK. Track record tidak menjadi pertimbangan serius bagi panitia seleksi yang dibentuk Presiden SBY untuk memilih calon pimpinan KPK.

"Komisi III DPR pun tetap memilih Antasari Azhar yang ditolak masyarakat luas karena rekam jejaknya sebagai jaksa bermasalah di beberapa daerah," ujar Danang.

Upaya-upaya pelemahan itu membuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi suram. "Presiden SBY belum berhasil memimpin pemberantasan korupsi," lanjut Danang.

(mpr/nwk)

>Biodegradable Algae Batteries

>http://www.inhabitat.com/2009/11/25/algae-could-be-the-key-to-ultra-thin-biodegradable-batteries/

Algae Could Be the Key to Ultra-Thin Biodegradable Batteries

by Ariel Schwartz, 11/25/09

sustainable design, green design, renewable energy, algae, polymers, battery, lithium ion

Algae is often touted as the next big thing in biofuels, but the slimy stuff could also be the key to paper-thin biodegradable batteries according to researchers at Uppsala University in Sweden. Eventually, the bio batteries could compete with commercial lithium-ion batteries.

sustainable design, green design, renewable energy, algae, polymers, battery, lithium ion

Conducting polymers have long been thought to be a solution in developing lightweight, flexible, nonmetal batteries. But up until now, these polymers have had been impractical because regular paper can’t hold enough of them work effectively. Now Uppsala researcher Maria Stromme and her team has found that the smelly algae species that clumps on beaches, known as Cladophora, can also be used to make a type of cellulose that has 100 times the surface area of cellulose found in paper. That means it can hold enough conducting polymers to effectively recharge and hold electricity for long amounts of time.

The algae-based paper sheet batteries hold up to 200% more charge than regular paper-based cellulose batteries, and they can recharge in as little as 11 seconds. Eventually, they could be used in any application that requires flexible electronics — for example, clothing or packaging that lights up. Perhaps most importantly, the algae batteries could one day cut down on e-waste from conventional metal batteries.

Via Live Science