>Akibat dari kasus Century?

>Rabu, 24/02/2010 15:59 WIB
Indonesia Gagal Terapkan Kampanye Hukum Finansial
Rita Uli Hutapea – detikNews

Washington – Pemerintah Indonesia dianggap gagal menerapkan kampanye hukum finansial secara efektif. Sementara badan monitoring tak punya cukup otoritas untuk menerapkan sanksi kepada para pelanggar.

Demikian hasil studi baru mengenai akuntabilitas pemerintahan di negara-negara dunia. Laporan studi terhadap 35 negara itu dirilis oleh Global Integrity, organisasi nonprofit internasional yang menelusuri pemerintahan dan tren korupsi secara global.

Menurut Global Integrity, performa Indonesia dalam pemerintahan dan antikorupsi berbeda-beda. Akuntabilitas pemerintah, layanan sipil dan kemampuan media untuk melaporkan soal korupsi meraih rating yang kecil. Tak ada langkah-langkah hukum untuk melindungi para pemberi informasi di publik dan sektor swasta. Peraturan yang mengatur pendanaan politik dinilai lemah dan tidak diberlakukan.

Namun menurut Global Integrity, ada sejumlah kabar positif. Indonesia meraih nilai bagus untuk pemilihan dan partisipasi warga negara, penerapan aturan hukum bea dan cukai, serta transparansi dalam proses privatisasi juga soal badan antikorupsi dan ombudsman nasional.

Menurut Global Integrity, meski hukum Indonesia menetapkan batasan jumlah dana yang bisa diberikan perorangan dan perusahaan kepada partai-partai dan kandidat politik, namun pada kenyataannya batasan itu tidak efektif. Apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menerapkan sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan karena tidak memiliki wewenang.

Menurut Global Integrity dalam rilis laporannya yang diterima detikcom, Rabu (24/2/2010), Indonesia meraih nilai bagus untuk kantor ombudsman dan aturan hukum.

"Ombudsman nasional belum lama ini menikmati otonomi politik namun kemerdekaan ini terancam dengan kemungkinan bahwa staf akan dipilih di masa mendatang lewat voting parlemen, sehingga membuka pintu untuk intervensi politik dengan ombudsman," kata Managing Director Global Integrity, Nathaniel Heller.

Laporan Global Integrity 2009 ini juga mencakup negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Laporan ini menelaah mekanisme akuntabilitas dan ada tidaknya tranparansi langkah-langkah untuk menentukan di mana korupsi lebih mungkin terjadi.

Laporan ini didasarkan pada penilaian lebih dari 300 "Indikator Integritas" spesifik dan mencakup tulisan-tulisan jurnalisme mengenai kasus korupsi.

Untuk melihat hasil lengkap Global Integrity Report: 2009, bisa dilihat di http://report.globalintegrity.org.

(ita/iy)

>Pesan MTGW yang bikin heboh

>Minggu, 21/02/2010 12:40 WIB
Ini Dia 'Pesan' Mario Teguh yang Bikin Heboh Itu
Anwar Khumaini – detikNews


Jakarta – Mario Teguh resmi pamit dari akun Twitter yang dia miliki setelah postingannya soal wanita yang merokok dan suka dugem tidak baik untuk dijadikan istri. Sebenarnya, pesan-pesan yang disampaikan sang motivator ini layak juga diperhatikan.

Seperti yang detikcom dapatkan dari penelusuran di Twitter, Minggu (21/2/2010), ada belasan wejangan Mario soal calon pendamping hidup dan wejangan-wejangan baik lainnya.

Berikut sebagian wejangan-wejangan Mario Teguh yang diposting Sabtu (20/2/2010) malam:

1. Pada akhirnya kita harus memilih wanita yang baik untuk istri, pria yang baik untuk suami, dan membangun keluarga yang baik.

2. Jodoh itu di tangan Tuhan. Akan lebih baik jika kita periksa apakah kita mempersulit orang yang ingin memperjodoh kita.

3. Wanita yang pantas untuk teman pesta, clubbing, begadang sampai pagi, chitcat yang snob, merokok dan kadang mabuk, tidak mungkin direncanakan jadi istri.

4. Hidup berbahagialah dengan istri anda yang baik, atau suami anda yang anggun. Tidak ada kebahagiaan selain kebaikan. (anw/iy)

>Soal content provider : Kominfo curang?

>Jumat, 19/02/2010 17:19 WIB

IMOCA Ditelikung Dua Kali oleh Kominfo
Ardhi Suryadhi – detikinet


Ilustrasi (Ist.)

Jakarta – Indonesia Mobile & Online Content Provider Association (IMOCA) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Asosiasi konten tersebut merasa sudah ditelikung dua kali.

Dijelaskan Ketua IMOCA A. Haryawirasma, kejadian pertama berlangsung sekitar tahun 2007-2008 dalam diskusi pembahasan kode etik jasa konten SMS premium.

IMOCA mengaku dilibatkan dalam perumusan aturan tersebut. Tapi hasil akhirnya justru mengecewakan mereka. Yaitu disahkannya Permenkominfo No.1/2009 yang menetapkan bahwa penyelenggara jasa pesan SMS premium adalah penyelenggara jasa telekomunikasi.

Ujung-ujungnya, penyedia konten diharuskan membayar BHP telekomunikasi 1% dari pendapatan kotor ditambah wacana pungutan USO (Universal Services Obligation) sebesar 0,75% yang juga dari pendapatan kotor

"IMOCA jelas-jelas ditipu. Karena dalam pembahasan/uji publik, definisi penyelenggara jasa telekomunikasi tidak pernah didiskusikan," tegas Rasmo, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima detikINET, Jumat (19/2/2010).

Kedua, terkait pembahasan kode etik konten multimedia. IMOCA juga tidak menyangka jika kemudian yang diluncurkan justru Rancangan Peraturan Menteri Konten Multimedia yang di dalamnya menetapkan bahwa penyelenggara jasa konten multimedia adalah penyelenggara jasa telekomunikasi.

Padahal, kata Rasmo, dalam pembahasan kode etik konten multimedia, definisi penyelenggara tidak pernah didiskusikan.

"Kominfo jelas-jelas memanipulasi publik dengan selalu menyatakan bahwa proses pembahasan Permenkominfo No. 1/2009 dan RPM konten multimedia sudah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait," lanjutnya.

"Pihak-pihak terkait memang dilibatkan, tapi hanya dimanfaatkan saja demi keabsahan proses pembentukan peraturan menteri. Karena, apa yang dibahas berbeda dengan apa yang dituangkan dalam rancangan peraturan menteri," ia menandaskan.
( ash / wsh )

>Indonesia kapan?

>

Posted on Wednesday February 10th by Melissa Lafsky | 3,335

china-hsr-2020High speed rail has been undeniably successful for China. So successful, in fact, that it’s putting a massive dent in the airline industry. BusinessWeekreports:

China Southern Airlines Co., the nation’s largest carrier, and Air China Ltd. are slashing prices to compete with the country’s new high-speed trains in a battle that Europe’s airlines have largely already ceded.

Competition from trains that can travel at 350 kilometers per hour (217 miles per hour) is forcing the carriers to cut prices as much as 80 percent at a time when they are already in a round of mergers to lower costs. Passengers choosing railways over airlines will also erode a market that Boeing Co. and Airbus SAS are banking on to provide about 13 percent of plane sales over the next 20 years.

There’s really just nothing the airlines have that HSR doesn’t — the latter has larger and more comfortable seats, the stations often more centrally located, it’s easy to get to smaller cities, and the travel times are edging closer to equal.

Plus, given China’s notoriously inefficient and unreliable air travel system — one traveler was quoted in the story as saying, “This is China; you make plans based on the assumption that you won’t get there on time” — rail’s steady schedules and few delays are only upping its attractiveness for travelers. In fact, the only way airlines can really compete is through ticket prices — and they’re lunging at this opportunity, with China Southern slashing economy-class tickets to 140 yuan ($21) on flights between Guangzhou and Changsha. You may recall that the Guangzhou line has cut travel times dramatically, with the trip to Changsha going from 9 hours to 2.5.

Of course, this isn’t to say that air travel in China is in any danger of annihilation — the country’s 8.7% economic growth means that 90 billion yuan are being invested in airport and aviation facilities this year — a 50% increase from last year. Plus 25 new airports, including a second one in Beijing, will begin construction this year.

Still, high speed rail has fully infiltrated the population, and it’s only getting bigger — by 2020, there will be HSR lines connecting every Chinese city with more than 500,000 residents, meaning that 90% of the country’s population of 1.3 billion will have HSR access. Food for thought.

Share:
  • Digg
  •  

  • del.icio.us
  •  

  • Facebook
  •  

  • Google Bookmarks
  •  

  • StumbleUpon

>Gak heran banyak orang pingin jadi anggota DPR :)

>Kamis, 18/02/2010 07:07 WIB
Setahun Jadi Anggota DPR, Dapat Pensiun Seumur Hidup
Ramadhian Fadillah – detikNews

Jakarta – Pimpinan KPK Sepakat untuk menolak uang pensiun yang akan mereka dapatkan setelah tidak lagi menjabat. Alasannya, uang pensiun tersebut dinilai akan membebani keuangan negara.

Semua mantan pejabat negara, termasuk anggota DPR, memang akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup.

Untuk mantan anggota DPR, syaratnya bahkan tidak perlu satu periode (5 tahun) menjabat. Cukup menjabat 1 tahun, maka uang pensiun tetap dinikmati seumur hidup.

"Yang dapat itu satu tahun ke atas," ujar anggota Komisi XI DPR RI Andi Rahmat kepada detikcom, Rabu (17/2/2010).

Andi menjelaskan besarnya uang pensiun tersebut sekitar Rp 2 juta rupiah perbulan. Jumlah ini lebih kecil dari pensiun menteri. "Saya lupa besarannya untuk menteri, tapi pensiun anggota DPR kira-kira sama dengan pensiun Dirjen," terang anggota FPKS ini.

Andi mengakui hal ini akan membebani keuangan negara. Namun uang pensiun dinilai layak dan merupakan hak pejabat negara. "Setiap pegawai negeri juga kan dapat pensiun," ujarnya.

Untuk anggota DPR yang belum pensiun atau menempati posisi lain, tentu saja tidak dapat pensiun. Mereka akan mendapat gaji sesuai posisi barunya.

Namun jika akhirnya pensiun, mereka bisa memilih hendak mengambil uang pensiun dari jabatan yang pernah dijabatnya. Misalnya seorang anggota DPR lalu menjadi menteri, maka dia bisa memilih mau menerima uang pensiun sebagai menteri atau sebagai anggota DPR.

"Itu dipilih salah satu, kalau mau dua-duanya namanya serakah," candanya.

(rdf/rdf)

~~~
Kamis, 18/02/2010 08:08 WIB
Uang Pensiun Anggota DPR
Malu Tapi Mau
Ramadhian Fadillah – detikNews

Jakarta – Mantan anggota DPR Yuddy Chrisnandi mengaku belum pernah mendapat uang pensiun. Yuddy pun merasa malu untuk mengurusnya. Namun jika dapat, Yuddy akan menerima uang pensiun sebesar Rp 2 juta perbulan tersebut.

"Karena hak saya, ya saya akan terima," ujar Yuddy kepada detikcom, Rabu (17/2/2010).

Yuddy menambahkan dirinya menganggap uang pensiun bagi mantan anggota DPR wajar. Selama jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak menyakiti hati rakyat.

"Saya juga tidak korupsi saat di DPR. Saya juga sudah maksimal bekerja," ujar mantan anggota Komisi I DPR RI ini.

Yuddy pun mempersilakan jika ada rekannya yang tidak mengambil uang pensiun tersebut. "Silakan saja, mungkin sudah kelebihan uang. Kalau saya untuk biaya hidup," terangnya.

Menurutnya setelah pensiun dari Oktober hingga bulan ini, belum pernah ada uang pensiun yang didapatnya. Yuddy pun tidak tahu harus mengurus ke mana uang pensiun yang menjadi haknya.

"Padahal pada waktu hendak pensiun itu kan kita sudah mengisi formulir untuk pensiun," pungkasnya.

(rdf/rdf)

>Durham University: Human Error on Lapindo Mud Flood

>http://www.detiknews.com/read/2010/02/12/165000/1298498/10/tim-ilmuwan-inggris-pengeboran-lapindo-brantas-picu-semburan-lumpur

Jumat, 12/02/2010 16:50 WIB
Tim Ilmuwan Inggris: Pengeboran Lapindo Brantas Picu Semburan Lumpur
Rita Uli Hutapea – detikNews

Jakarta – Sebuah tim ilmuwan asing menyatakan bahwa para pengebor gas bersalah atas timbulnya masalah lumpur Lapindo di Jawa Timur. Menurut mereka ada kaitan antara semburan lumpur tersebut dengan pengeboran di sumur eksplorasi gas oleh perusahaan energi lokal PT Lapindo Brantas.

Hal itu dituangkan dalam laporan yang dimuat jurnal Marine and Petroleum Geology. Tim yang dipimpin oleh para pakar dari Universitas Durham, Inggris menyatakan, bukti baru semakin menguatkan kecurigaan bahwa musibah lumpur Lapindo disebabkan oleh kesalahan manusia (human error).

PT Lapindo Brantas telah membantah sebagai pemicu musibah itu dengan kegiatan pengeboran gas yang dilakukannya. Menurut PT Lapindo, lumpur itu diakibatkan oleh gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi dua hari sebelumnya.

Namun tim ilmuwan yang dipimpin Profesor Richard Davies dari Universitas Durham menyatakan, para pengebor yang mencari gas telah melakukan serangkaian kesalahan. Demikian seperti diberitakan kantor berita AFP, Jumat (12/2/2010).

"Mereka telah salah memperkirakan tekanan yang bisa ditoleransi oleh sumur yang mereka bor. Saat mereka gagal menemukan gas setelah mengebor, mereka menarik alat bor keluar saat lubang sangat tidak stabil," kata Durham.

Menurut Durham, dengan menarik bor, akibatnya lubang sumur mendapat "tendangan" dari tekanan air dan gas dari susunan batu-batuan sekitarnya. Hasilnya adalah semburan lumpur yang terus-menerus.

Menurut tim tersebut, kesimpulan tersebut diperoleh dari data yang dirilis Lapindo mengenai salah satu laporan pengeboran harian di lokasi. Laporan itu telah memberikan bukti baru yang mengindikasikan pengeboran telah menyebabkan masalah lumpur tersebut.

Lumpur panas tersebut mulai muncul pada tahun 2006 dan telah merenggut 14 nyawa. Hampir 60 ribu orang kehilangan tempat tinggal akibat lumpur tersebut.

(ita/iy)

~~~
http://www.thejakartaglobe.com/home/lapindo-disaster-caused-by-human-error-study/358242

Victims of the 2006 Lapindo mudflow disaster pray in Sidoarjo,  East Java, during Idul Fitri holiday on Sept. 20. (Photo: Fully Handoko,  EPA)

Victims of the 2006 Lapindo mudflow disaster pray in Sidoarjo, East Java, during Idul Fitri holiday on Sept. 20. (Photo: Fully Handoko, EPA)

Lapindo Disaster Caused By Human Error: Study

Paris. Drilling firm PT Lapindo Brantas, owned by Golkar Party chairman Aburizal Bakrie, was to blame for unleashing a mud volcano in East Java that claimed 14 lives and displaced tens of thousands of people, a major international study has concluded.

In a paper published by the journal Marine and Petroleum Geology, a group led by experts from Britain’s Durham University, said the new clues bolstered suspicions the catastrophe was caused by human error.

Lapindo Brantas maintained in the same journal that the “Lusi” mud volcano was unleashed by an earthquake at Yogyakarta, 280 kilometers away.

Lusi’s mud has been devouring land and homes in Sidoarjo district since May 2006, imperilling as many as 100,000 people through subsidence and inflicting damage at $4.9 billion, according to an estimate by an Australian expert.

Durham professor Richard Davies said drillers, looking for gas nearby, had made a series of mistakes.

They had overestimated the pressure the well could tolerate, and had not placed protective casing around a section of open well.
Then, after failing to find any gas, they hauled the drill out while the hole was extremely unstable. By withdrawing the drill, they exposed the well hole to a “kick” from pressurised water and gas from surrounding rock formations.

The result was a volcano-like inflow that the drillers tried in vain to stop, he said.

“We found that one of the on-site daily drilling reports states that Lapindo Brantas pumped heavy drilling mud into the well to try to stop the mud volcano,” Davies said in a press release.

By pumping in this heavy mud, the drillers had hoped to create sufficient pressure in the column of the well hole to block the fluid pouring in from the rupture, Davies said.

“This was partially successful, and the eruption of the mud volcano slowed down. The fact that the eruption slowed provides the first conclusive evidence that the bore hole was connected to the volcano at the time of eruption.”

He added: “This is the clearest evidence uncovered so far that the Lusi mud volcano was triggered by drilling. We have detailed data, collected over two years, that show the events that led to the creation of the Lusi volcano.”

A co-author of the discussion paper, Michael Manga, a professor at the University of California at Berkeley, added the Yogyakarta quake was too small and distant to have caused Lusi. “The stresses produced by the earthquake were minute,” he said.

Arguments over the causes of Lusi have become a political issue in Indonesia. The House of Representatives in September 2009 said they had found no evidence of negligence on the part of Lapindo and declared that the mudflow was caused by a natural disaster.

In 2008, scientists from around the world at the conference of the American Association of Petroleum Geologists in Cape Town, including Davies, voted that the disaster was triggered by drilling activity.

JG, AFP