>Rumah untuk Janda Pahlawan…

>Rabu, 31/03/2010 15:04 WIB
Dua Janda Pahlawan Diadili
Presiden Upayakan Rumah untuk Soetarti dan Rusmini
Irwan Nugroho – detikNews


Jakarta – Perjuangan Soetarti dan Rusmini, dua janda pahlawan yang diadili karena dituding menyerobot tanah, belum berhenti. Setelah menemui deputi staf khusus Presiden, kedua nenek tua inipun dijanjikan akan mendapat rumah.

"Kita sedang menjajaki segala kemungkinan. Kalau memang ada kemungkinan, mereka mendapat rumah dengan cara pembelian atau mekanisme lain. Misalnya negara memberikan subsidi, kan bisa juga. Kalau nggak kita bisa juga cari solusi lain," terang Deputi Staf Khusus Presiden, Setiyardi, dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (31/3/2010).
 
Menurut Setiyardi, kantor staf khusus mendapat perintah dari Presiden SBY untuk secepatnya mencari solusi. Presiden menginginkan persoalan ini diselesaikan dengan baik, dan janda-janda pahlawan mendapat rumah yang layak.

"Kasus seperti ini atau kasus perdata, mayoritas dapat diselesaikan di luar pengadilan," ujar Setiyardi.

Namun Setiyardi menampik Presiden mengintervensi hukum, karena hal itu telah didiskusikan sebelumnya.

"Saya kira proses hukum tetap berjalan. Selama proses berjalan, mereka tetap tinggal di sana, dan kita lihat hail pengadilan seperti apa. Kalau memang pengadilan tidak bisa di sana, kita cari solusi lain. Bisa juga diupayakan dari perusahaan-perusahaan BUMN, melalui program CSR, untuk rumah bagi kedua janda itu," jelasnya.

Sementara itu, Soetarti yang hadir dengan memakai kerudung dan kebaya hijau, berterimakasih atas niat pemerintah untuk mengupayakan rumah. "Saya berterimakasih Presiden telah memperhatikan," ucap Soetarti sambil menangis.

Soetarti dan Roesmini dituding telah melakukan penyerobotan tanah di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Mereka diduga menempati rumah yang bukan haknya.

Rumah Soetarti di Jl Cipinang II B/38 memiliki luas tanah 238 m2 dan luas bangunan 136 m2. Soetarti tinggal bersama anak bungsu dan dua cucunya sejak 1984.

Sementara itu, rumah Roesmini terletak di Jl Cipinang Jaya II C/12, memiliki luas tanah 300 m2 dan luas bangunan 125 m2. Roesmini yang tinggal berdua bersama anak paling kecilnya ini menempati rumah tersebut sejak 1979. Mereka duduk di kursi terdakwa atas gugatan Perum Pegadaian.

(gun/nrl)

>Unit Keberatan Pajak, sarang korupsi?

>

MAKELAR PAJAK
Menkeu Membebastugaskan Unit Keberatan Pajak

Selasa, 30 Maret 2010 | 03:14 WIB

Jakarta, Kompas – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebastugaskan semua staf dan pimpinan di Unit Keberatan Pajak, tempat Gayus Tambunan bekerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada petugas pajak lainnya untuk memeriksa semua kasus sengketa pajak yang terjadi antara tahun 2006 dan 2009.

“Salah satu langkah internal yang kami lakukan sehubungan dengan kasus makelar pajak adalah memeriksa semua bidang pemeriksaan pajak. Untuk jangka pendek membebastugaskan semua jajaran dan staf Unit Keberatan, bersama Gayus,” ujar Sri Mulyani saat dihubungi melalui pesan singkat di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/3).

Menurut dia, dalam memeriksa sengketa pajak antara tahun 2006 dan 2009, pihaknya memfokuskan diri pada pemeriksaan kasus-kasus yang menyebabkan kekalahan pihak negara.

Atas dasar itu, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap aparat pajak, wajib pajak, dan hakim pajak yang tersangkut. “Kami akan mengambil tindakan pengaduan pidana apabila indikasi pidana ditemukan. Kami juga akan melakukan tindakan administrasi jika ada pelanggaran disiplin,” tuturnya.

Pada saat yang sama, semua pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai diwajibkan menyerahkan daftar kekayaannya. Itu disertai pemeriksaan kembali surat pemberitahuan (SPT) pajak beberapa tahun terakhir.

Posisi rawan penyuapan

Penyerahan daftar kekayaan dan pemeriksaan SPT itu diwajibkan bagi semua pejabat Ditjen Pajak mulai dari eselon I (Dirjen Pajak Mohammad Tjiptardjo), eselon II (jajaran direktur), hingga eselon IV.

Selain unsur pimpinan, Menteri Keuangan (Menkeu) juga mewajibkan semua staf pelaksana yang bertugas di posisi rawan penyuapan melaporkan harta kekayaan. Mereka juga termasuk yang diperiksa SPT-nya.

Keputusan ini tidak terlepas dari munculnya kasus mafia pajak di Pengadilan Pajak yang mengungkapkan dugaan keterlibatan staf pelaksana golongan IIIA Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Gayus sendiri sudah dinyatakan bersalah melanggar kode etik pegawai negeri sipil (PNS) karena menerima dana di luar penghasilan pokoknya sebesar Rp 12 juta per bulan, yakni senilai Rp 370 juta.

Secara terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao menegaskan, dalam proses pemberhentian Gayus, pihaknya tengah memenuhi semua prosedur yang ada.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ketidakhadiran Gayus dalam tiga kali pemanggilan resmi Kementerian Keuangan. “Kami menuju ke pemberian putusan pemberhentian, tetapi tetap mengikuti prosedur, antara lain memanggil tiga kali dengan durasi 24 jam. Hari ini (29 Maret 2010) kami melakukan pemanggilan kedua,” ungkapnya.

Pengamat pajak, Darussalam, menyarankan, kasus Gayus sebaiknya dijadikan momentum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertindak lebih tegas dan menyeluruh.

Jangan hanya Ditjen Pajak yang dituntut mereformasi diri, tetapi juga institusi lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perpajakan. “Institusi itu antara lain DPR yang membuat UU Pajak, Pengadilan Pajak yang memutuskan sengketa pajak, serta asosiasi konsultan pajak,” ujarnya. (OIN/HAR)

>Gaji sudah dinaikkan, masih korupsi? Apa kata dunia?

>

KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Remunerasi Pegawai Pajak yang Membikin Iri

Selasa, 30 Maret 2010 | 02:49 WIB

Kekayaan Gayus HP Tambunan, pegawai negeri sipil golongan IIIA di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang mencapai puluhan miliar rupiah memang mengejutkan banyak orang. Padahal, golongan kepegawaian Gayus, yang baru bekerja selama lima tahun, setara dengan seorang sarjana yang baru diangkat sebagai PNS.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gaji PNS menetapkan gaji pokok pegawai golongan IIIA dengan masa kerja lima tahun adalah Rp 1.738.100 per bulan. Bahkan, jika mengacu pada aturan terbaru, PP No 25/2010, gaji pokok Gayus dan PNS yang setingkat dengannya tidak lebih dari Rp 1.830.100 per bulan.

Terlampau tinggi

Gayus setiap bulan tak hanya menerima gaji pokok. Ia, seperti dijelaskan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao pada Kompas.com, menerima sekitar Rp 12,1 juta per bulan. Komponen penerimaan Gayus adalah gaji pokok dan berbagai tunjangan Rp 2,4 juta, remunerasi Rp 8,2 juta, dan imbalan prestasi kerja rata-rata Rp 1,5 juta per bulan.

Bahkan, meskipun sama berstatus PNS, pegawai golongan IIIA di level pemerintahan dalam negeri, seperti di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapat gaji bersih sekitar Rp 1,65 juta. Gaji itu ditambah tunjangan istri sebesar 5 persen dan tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok. Pendapatan itu naik berkala 10 persen setiap dua tahun.

Pendapatan resmi Gayus yang tinggi itu sejalan dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang digulirkan pemerintah sejak 2004. Sebagai imbangan reformasi itu, pemerintah sejak 2007 menaikkan tunjangan bagi pegawai di Kementerian Keuangan. Salah satu tujuannya untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Keuangan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berkurangnya perilaku koruptif di kalangan PNS.

Walau ada perbaikan pendapatan bagi pegawai Kementerian Keuangan, “kasta” PNS Ditjen Pajak tetap yang tertinggi di kementerian itu. Santo, PNS golongan III di Kementerian Keuangan, dan bukan di Ditjen Pajak, “hanya” menerima sekitar Rp 6,4 juta per bulan. “Gaji staf Pajak memang tinggi, tetapi itu tidak mengurangi ‘main-main’ mereka,” katanya.

Gayus juga alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bagi alumni STAN lain, remunerasi pegawai Ditjen Pajak dirasakan sangat tinggi. Seorang lulusan STAN, yang menjadi dosen di almamaternya, setelah diangkat baru, menerima Rp 6 juta per bulan, yang terdiri dari gaji Rp 5 juta dan penghasilan tambahan Rp 1 juta.

Bandingkan dengan pegawai pajak lulusan diploma III STAN, bergolongan IID dan akan naik menjadi golongan IIIA di Yogyakarta. Dia bisa mendapatkan remunerasi Rp 7,021 juta per bulan. Remunerasi itu belum termasuk gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan imbalan prestasi.

Remunerasi atau balas jasa dari negara diterima sama rata sesuai jabatan dan golongan pegawai pajak di seluruh Tanah Air. Pegawai pajak yang menjadi juru sita bahkan bisa mendapat tambahan imbalan Rp 20 juta jika dia berhasil mencapai target pencairan tunggakan pajak.

Dengan penghasilan yang besar itu, tidak sedikit staf Ditjen Pajak yang meminta ditempatkan di daerah yang biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan Ibu Kota. “Banyak yang berlomba penempatan di daerah karena biaya hidup rendah,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta Johny Panjaitan, Senin (29/3) di Yogyakarta. Pegawai pajak di Yogyakarta baru mulai memperoleh remunerasi sejak pertengahan tahun 2008.

Tidak kaget

Dengan gaji yang tinggi dan kemungkinan “main-main”, sejumlah pegawai Kementerian Keuangan yang dihubungi Kompas, percaya pegawai di Kementerian Keuangan tak kaget jika ada pegawai atau pejabat di Ditjen Pajak memiliki kekayaan hingga miliaran rupiah. Padahal, mereka hanya menjadi pegawai pemerintah saja. Ini sejalan dengan pernyataan Mas Achmad Santoso, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang mengutip pengakuan Gayus bahwa ia tidak bekerja sendiri. Bahkan, staf Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak itu menyebut 10 nama lain yang berperilaku seperti dirinya.

Pengakuan Gayus memang tidak ada kaitannya dengan harta mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo dan Fuad Bawazier. Harta keduanya sebagian besar berasal dari hibah. Karena itu, wajar jika ada tuntutan supaya ada pemeriksaan dan pembuktian terbalik bagi kekayaan pegawai dan pejabat Ditjen Pajak.

Tantangan ini disambut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan, “Yang pertama, kami minta daftar kekayaan dan memeriksa surat pemberitahuan tahunan (SPT) beberapa tahun terakhir pejabat Pajak serta Bea dan Cukai sampai dengan eselon IV serta staf pelaksana yang dianggap rawan berhubungan dengan wajib pajak (WP) untuk dilakukan pemeriksaan secara rinci.”

Johny menambahkan, pengawasan di internal Ditjen Pajak sebenarnya terus berjalan. Karena itu, dia prihatin menyaksikan masih adanya penyelewengan wewenang yang mencederai hati masyarakat pembayar pajak. (nta/wkm/har/tra)

>Dukung Satgas!

>

Satgas: Ada Sindikasi
Kejaksaan Agung Siap Bersikap Terbuka

Selasa, 30 Maret 2010 | 02:49 WIB

Jakarta, Kompas – Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mensinyalir ada satu sindikasi praktik mafia hukum yang melibatkan kepolisian, kehakiman, masyarakat sipil, dan Direktorat Jenderal Pajak. Sindikasi ini diyakini dalam waktu dekat akan terungkap.

Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (29/3), seusai bertemu Jaksa Agung Hendarman Supandji. “Doakan ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada sesuatu yang lebih terang, bagaimana sindikasi ini bergerak dan akan kita bongkar,” kata Denny.

Pertemuan Satgas dengan Jaksa Agung dilakukan Senin pagi. Sebelumnya Satgas bertemu Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Dari hasil pertemuan itu, Satgas memutuskan bertemu Jaksa Agung untuk berkoordinasi soal penanganan dugaan praktik mafia hukum terkait perkara Gayus HP Tambunan.

Denny menyebutkan, pada saatnya nanti Satgas juga akan bertemu dengan Mahkamah Agung, untuk membicarakan praktik mafia hukum ini.

Paparan Kapolri yang diterima Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kata Denny, menunjukkan perkembangan yang baik. Denny menyebut tim di Polri sebagai “tim gila”, yang memakai kacamata gelap untuk menabrak, sehingga siapa pun yang terlibat dalam persoalan pajak Gayus Tambunan akan mendapatkan sanksi setimpal.

“Dari paparan itu kita segera bergerak kemari, kulonuwun, minta keikhlasan Jaksa Agung. Kalau nanti ada perkembangan perkara sampai ke oknum-oknum jaksa,” tambah Denny.

Apakah ada nama-nama yang diduga terlibat? Denny menjawab, “Itu dululah. Akan sampai ke sana. Prinsipnya kita mengapresiasi, sudah kooperatif. Kata Kapolri dan Jaksa Agung, ini langkah-langkah yang harus dilakukan karena sudah tidak bisa lagi hal-hal semacam ini ditoleransi.”

Denny menambahkan, ia dan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lainnya, Mas Achmad Santosa, sudah dimintai keterangan oleh kepolisian dan dibuat berita acara pemeriksaannya. Begitu juga keterangan dari pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Gayus Tambunan, dan pengusaha Andi Kosasih.

Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dimintai konfirmasi soal pertemuan dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan, ia memperoleh banyak informasi dari pertemuan itu, tetapi belum bisa disampaikan kepada publik.

Ia mengatakan akan terbuka. Sejauh Satgas memiliki alat bukti dan akan menanyakan kepada jaksa, dipersilakan. “Kita mencari kebenaran, masyarakat tak bisa dibohongi,” katanya.

Apakah Satgas menyebutkan nama-nama jaksa yang akan dimintai keterangan? “Itu pertanyaan menjebak, saya tidak mau menjawab,” kata Hendarman.

Ditanya mengenai jaksa yang kemungkinan terlibat dalam perkara Gayus Tambunan, Hendarman balik bertanya, “Memangnya Satgas sudah menyampaikan? Nanti akan kita tindak lanjuti. Saya masih dalam proses eksaminasi.”

Jaksa Suroso ditunjuk Hendarman untuk mengeksaminasi proses hukum dan jaksa-jaksa yang menangani perkara Gayus Tambunan. Hasil eksaminasi akan disampaikan kepada Hendarman pada hari Selasa (30/3). Gayus dituntut hukuman percobaan satu tahun penjara karena penggelapan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bebas.

Mengenai dugaan sindikasi mafia hukum dalam perkara Gayus, Hendarman menjawab, hanya mau bercerita pada kilometer 30. “Kalau pun saya mengerti, saya tak akan cerita kilometer 90. Nanti saya bisa keliru,” katanya.(idr)

>Pengadilan yang hasilnya tidak adil?

>

PERADILAN PAJAK
Pengadilan Pajak Saat Ini Perlu Dievaluasi

Selasa, 30 Maret 2010 | 02:48 WIB

Jakarta, Kompas – Kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan dan banyaknya sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak adalah momentum untuk mengevaluasi struktur dan keberadaan Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak yang terlepas dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Pajak.

“Ke depan, Pengadilan Pajak harus diintegrasikan ke MA demi pembinaan sumber daya manusia. Tentu juga dibarengi dengan perbaikan,” ujar Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Rifqi Assegaf, Senin (29/3) di Jakarta.

Secara terpisah, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas meminta dilakukan evaluasi meski harus dimulai dengan mengubah isi undang-undang (UU), di antaranya UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menurut Rifqi, potensi adanya permainan di Pengadilan Pajak memang besar. Apalagi, pengadilan ini sering kali luput dari liputan media dan perhatian banyak orang. “Itu membuat banyak hal kurang diawasi dan menjadi peluang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.

Merujuk pada UU Kekuasaan Kehakiman, tambah Rifqi, mengintegrasikan Pengadilan Pajak ke MA adalah sebuah kewajiban. Pasalnya, UU Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan pengadilan satu atap, semua di bawah MA.

Saat ini, Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Putusan Pengadilan Pajak bersifat final and binding (putusan terakhir dan berkekuatan hukum tetap), kecuali ada upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK) ke MA. Pengadilan Pajak tak mengenal banding dan kasasi.

Di Jakarta, Senin, Kepala Subbagian Informasi Sekretariat Pengadilan Pajak Jeffry Wagiu mengakui, mayoritas dari 48 hakim di Pengadilan Pajak adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan mantan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hakim karier atau kalangan profesional yang ingin menjadi hakim Pengadilan Pajak harus mengikuti ujian negara yang diadakan Ditjen Pajak. (ana/fer)

>Pajak dinaikkan, WP protes, lalu diajak "damai"

>Selasa, 30/03/2010 10:11 WIB
Begini Nih Cara Uang Rakyat Dimainkan Oknum Pajak
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta
– Predikat lahan basah disandang Ditjen pajak yang tugasnya mengolah dana masyarakat yang masuk ke negara lewat retribusi pajak. Tidak heran jika terungkap adanya oknum Ditjen Pajak yang menggelapkan uang milik rakyat, seperti yang mencuat dalam kasus Gayus Tambunan.

Lalu bagaimanakah sebenarnya oknum pegawai pajak 'menilep' uang rakyat itu? Berikut ini adalah informasi yang diberikan oleh Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq bagaimana akhirnya uang pajak mengalir ke orang-orang yang tidak berhak.

Pada awalnya nilai pajak dimark-up 200 persen dari perhitungan wajib pajak. Solusi yg ditawarkan pejabat atau petugas adalah negosiasi agar wajib pajak hanya bayar setengahnya (misalnya Rp 1 miliar dari 2 miliar).

Namun, yang disetorkan ke negara hanya 50 persen (Rp 500 juta). Sisanya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut, 30 persen (Rp 300 juta) untuk pejabat atau petugas, 10 persen (Rp 100 jt) untuk biaya operasional, dan 10 persen (Rp 10 juta) sebagai insentif bagi wajib pajak.

Bagi yang tidak mau mengikuti cara semacam ini, wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Tetapi wajib pajak harus menjalani persidangan dengan hakim yang umumnya pensiunan pejabat pajak.

"90 Persen kasusnya kalah, dan diputuskan harus bayar senilai awal 200 persen (Rp 2 miliar)," kata Mahfudz kepada detikcom, Selasa (30/3/2010), yang mengaku mendapatkan informasi ini dari seorang pengusaha yang mewakili asosiasinya.

Sementara ada data dari Ditjen Pajak menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada 2008, ada 6.430 kasus banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Yang mencengangkan, Ditjen Pajak selalu kalah pada tingkat banding itu.
(gah/fay)

>Penerimaan Negara Berkurang Karena Mafia Pajak

>Selasa, 30/03/2010 09:11 WIB
Tanpa Mafia Pajak, Negara Bisa Terima Rp 1.800 Triliun
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta – Praktik pengelolaan pajak di Indonesia sudah selayaknya diperbaiki. Kasus Gayus Tambunan sedikit banyak sudah menguak adanya mafia yang bermain-main dengan uang yang seharusnya dikembalikan lagi ke rakyat.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengemukakan, tanpa mafia, seharusnya penerimaan negara dari sektor pajak bisa meroket hingga beberapa kali lipat. "Penerimaan keuangan negara dari sektor pajak mestinya bisa 3 kali lipat dari yang sekarang sekitar Rp 600 triliun," ujarnya kepada detikcom, Selasa (30/3/2010).

Praktik tilep-menilep uang pajak ini, menurut Mahfudz, sudah berlangsung selama puluhan tahun. Pejabat dan petugas pajak mengembangkan 'kapling-kapling peternakan wajib pajak'.

"Yaitu sejumlah wajib pajak, khususnya perusahaan, dikapling-kapling untuk merampok uang pajak," katanya.

Pegawai Ditjen Pajak golongan IIIa Gayus Tambunan, ditunjuk hidungnya oleh Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji memiliki uang Rp 25 miliar di rekeningnya. Gayus divonis bebas dalam persidangan di PN Tangerang dengan tuntutan penggelapan, padahal Polri sudah mengincarnya dengan 3 pasal, yakni penggelapan, pencucian uang, dan korupsi.

Dalam suatu kesempatan sebelum melarikan diri ke Singapura, Gayus menerangkan uang miliknya sebanyak Rp 395 juta sudah disita karena kasus penggelapan. Sedangkan sisanya yang Rp 24 miliar milik teman bisnisnya, Andi Kosasih, untuk membangun ruko di Jakarta Utara.

(gah/irw)