>Untuk Rakyat! :D Salut pak Eduard Fonataba!

>http://www.jpnn.com/read/2010/08/31/71354/Eduard-Fonataba,-Bupati-di-Papua-yang-Dapat-Tiga-Penghargaan-Muri

URES

Selasa, 31 Agustus 2010 , 08:08:00

Bupati Sarmi Eduard Fonataba. Foto : Mahfud R/Cendrawasih Pos/JPNN
Tiga penghargaan sekaligus dari Muri (Museum Rekor Dunia Indonesia) diperoleh Bupati Sarmi, Papua, Eduard Fonataba. Pertimbangan pertama Muri, Fonataba dianggap membangun rumah paling banyak untuk rakyat. Kedua, dia membeli truk paling banyak untuk rakyat. Ketiga, dia melakukan kunjungan kerja paling sedikit ke luar daerah.

MAHFUD ROHMAN, Jayapura

KETIKA diberi ucapan selamat atas penghargaan yang diterima Sabtu lalu (28/8), Fonataba berekspresi biasa-biasa saja. Dia tak menganggap istimewa penghargaan tersebut. "Sebab, yang saya lakukan adalah kewajiban seorang pemimpin daerah," kata pria kelahiran 6 Oktober 1951 tersebut. 
   
"Untuk menjalankan amanat rakyat itu, waktunya terbatas. Saya sadar, tidak semua orang mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin. Karena itu, waktu yang ada saya gunakan untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat," tuturnya.

Fonataba mulai memimpin Kabupaten Sarmi pada 2005. Nama Sarmi diambil dari huruf depan suku-suku di sana, yakni Sobe, Airmati, Rumbuway, Manirem, dan Isirawa. Sarmi adalah kabupaten baru di Papua, hasil pemekaran Kabupaten Jayapura pada 2003. Mulai 2003?2005, Fonataba menjadi penjabat bupati. Baru pada 2005, dia secara resmi menjadi bupati.

Jadi, bapak empat anak tersebut adalah bupati pertama di kabupaten tersebut. Awal-awal menjadi kabupaten baru, kondisi Sarmi masih sangat memprihatinkan. Dari Kota Jayapura menuju Sarmi, saat itu belum ada jalan darat. Jadi, kalau hendak pergi ke Sarmi, seseorang harus menggunakan pesawat udara atau kapal laut.
   
Namun, kini Sarmi sudah berkembang. Perjalanan dari Kota Jayapura menuju Sarmi sudah bisa ditempuh lewat jalur darat. Waktu tempuhnya 6-7 jam. Fonataba menceritakan pengalamannya ketika dipercaya sebagai penjabat bupati Sarmi pada 2003. Kala itu, 330 di antara 365 hari dalam satu tahun selalu dia habiskan di tempat tugas.
   
"Sebagai daerah baru, kalau pemimpin tidak ada di tempat, sangat sulit membangun kepercayaan rakyat. Dengan selalu berada di tempat, bila ada masalah, pemimpin bisa langsung memecahkannya," kata lulusan magister manajemen Universitas Hasanuddin pada 2002 itu.
   
Ketika ditanya soal gagasan pembangunan rumah untuk rakyat tersebut, Fonataba menjelaskan bahwa ide tersebut sebenarnya datang dari istrinya, Amelia Waromi. "Dia (sang istri) selalu setia mendampingi saya berkeliling dari satu desa ke desa lain," papar dia.

Suatu ketika, Fonataba bersama istrinya melewati Kali Waskei di Kampung Bagaserwar. Saat itu malam, sekitar pukul 19.30 waktu setempat. "Kami melihat warga kampung itu pulang dari kebun yang jaraknya sekitar 7 kilometer dengan berjalan kaki," paparnya. Ketika itulah istri Fonataba mengusulkan pembangunan rumah di dekat kebun warga tersebut. "Sejak saat itu, mulai 2006 dianggarkan pembangunan rumah rakyat bertipe 36 sebanyak seratus unit," papar dia.

Sebanyak 50 rumah dibangun di Kampung Bagarserwar dan 50 unit lagi didirikan di Kampung Kasukue. Rumah-rumah tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat setempat. Yang menentukan lokasi pembangunan rumah itu adalah ondoafi (tokoh adat) dan kepala kampung. Dengan begitu, diharapkan tidak ada masalah di kemudian hari.

Diceritakan, setiap rumah itu diberi dua tempat tidur, lampu solar cell, dan sumur. "Setelah rumah jadi, kami melihat anak-anak belajar di rumah masing-masing di bawah cahaya lampu dari solar cell tersebut. Sungguh kami terharu saat itu. Sebab, di tengah hutan yang sebelumnya gelap, kini mereka mulai merasakan sedikit kemajuan," tutur penerima penghargaan Satyalancana Pembangunan pada 2009 tersebut.

Dari situlah, pada 2007 dianggarkan lagi pembangunan 600 lebih rumah rakyat. Kemudian, pada 2008 juga dibangun 600 unit lebih rumah itu. Akhirnya, pada 2010 telah dibangun 2.499 rumah rakyat. "Untuk satu kali tahun anggaran, biaya (pembangunan rumah rakyat) sekitar Rp 80 miliar dari dana alokasi umum (DAU). Untuk satu unit rumah, dianggarkan Rp 120 juta. Ada pula yang Rp 140 juta, bergantung tingkat kesulitan daerah. Namun, sekarang transportasi darat sudah lancar sehingga anggaran rata-rata untuk per unit rumah Rp 100 juta," terang alumnus IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) pada 1987 tersebut.

Rumah-rumah itu dibangun di pinggir jalan. Tujuannya, rakyat mudah mengakses alat transportasi untuk memasarkan hasil kebun. Jarak rumah yang satu dengan lainnya 100 meter. Halaman rumah digunakan untuk menanam bunga. Tanah di samping kanan atau kiri rumah dimanfaatkan untuk menanam ubi-ubian dan sayuran. Selain itu, lahan di belakang rumah digunakan untuk berkebun.

Setelah masyarakat mempunyai rumah dan kebun yang sudah menghasilkan, harus ada alat transportasi untuk memasarkan hasil kebun tersebut. Karena itu, harus ada truk. "Kami mulai mengadakan program bantuan truk ke kampung-kampung pada 2007. Kemudian, menyusul pengadaan truk pada 2008, 2009, dan 2010. Karena itu, sekarang telah ada 48 truk," jelas dia.

Pada dua tahun pertama, pemda masih memberikan bantuan untuk perawatan truk itu. Namun, pada tahun ketiga, pemerintahan di daerah tersebut sudah berjalan sendiri.Tiga hari truk-truk tersebut digunakan untuk memasarkan hasil kebun ke Kota Sarmi maupun Jayapura. Kemudian, tiga hari sisanya, truk dimanfaatkan untuk mencari uang. Dengan begitu, masyarakat bisa membeli solar, membayar sopir, maupun membiayai perawatan truk. "Memang berat. Tetapi, sekarang sudah ada tiga kampung yang mampu beli truk lagi," ungkap dia.
   
Di wilayah Sarmi, awalnya ada 58 kampung. Kemudian, ada pemekaran sehingga menjadi 86 kampung. Yang mendapatkan bantuan truk itu adalah kampung-kampung induk. Soal penghargaan ketiga dari Muri karena termasuk pejabat yang melakukan kunjungan kerja paling sedikit ke daerah, dia menganggapnya biasa saja. Selama lima tahun menjadi bupati, dia mengatakan hanya empat kali melaksanakan kunjungan dinas ke luar daerah. Seluruh tujuan kunjungan itu adalah Jakarta. "Bahkan, dua tahun saya tidak pergi ke Jakarta, yaitu 2008 dan 2010," tegas penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada 2010 tersebut.
   
Itu tentu sangat berbeda dengan bupati-bupati lain di Papua, yang sangat sering pergi ke Jakarta. Bahkan, di antara mereka, ada bupati yang selalu menghabiskan weekend di Jakarta. Seringnya, para bupati tersebut pergi ke Jakarta dengan alasan melobi pemerintah pusat.

Mengapa tidak melobi pemerintah pusat seperti bupati lain? Dengan tegas, Fonataba menyatakan, sekarang lobi tidak diperlukan lagi. Sebab, aturan sudah jelas. "DAU dan DAK (dana alokasi khusus) sudah jelas. Jadi, tidak ada begitu-begitu lagi. Dulu, boleh begitu. Tapi, sekarang mereka (pemerintah pusat) melihat hasil kerja kami. Kalau kami kerja baik dan laporan dikirim secara rutin, DAU dan DAK pasti ditetapkan. Jadi, untuk apa sebenarnya ke Jakarta" ucap dia. "Kalau semua bupati datang, lalu dikasih arahan, itu kan hanya bersifat seremonial. Lebih baik melihat kesulitan rakyat," imbuh dia.
   
Tiga penghargaan dari Muri tersebut dia persembahkan kepada semua masyarakat Sarmi. (c11/kum)

>PETE: Photon Enhanced Thermionic Emission

>

How to make solar energy super efficient

A small PETE device made with cesium-coated gallium nitride glows while being tested inside an ultra-high vacuum chamber. The tests proved that the process simultaneously converted light and heat energy into electrical current. (Credit: Nick Melosh)

STANFORD (US)—A new conversion process could make solar power production twice as efficient as existing methods—and potentially cheap enough to compete with oil.

The technique simultaneously uses the light and heat of the sun to generate electricity. And, unlike photovoltaic technology currently used in solar panels—which becomes less efficient as the temperature rises—the new process excels at higher temperatures.

Called “photon enhanced thermionic emission,” or PETE, the process promises to surpass the efficiency of existing photovoltaic and thermal conversion technologies.

“This is really a conceptual breakthrough, a new energy conversion process, not just a new material or a slightly different tweak,” says lead researcher Nick Melosh, an assistant professor of materials science and engineering at Stanford University. “It is actually something fundamentally different about how you can harvest energy.”

And the materials needed to build a device to make the process work are cheap and easily available, meaning the power that comes from it will be affordable.

Melosh is senior author of a paper describing the tests the researchers conducted. It was published online this month in Nature Materials.

“Just demonstrating that the process worked was a big deal,” Melosh says. “And we showed this physical mechanism does exist; it works as advertised.”

What a waste

Most photovoltaic cells, such as those used in rooftop solar panels, use the semiconducting material silicon to convert the energy from photons of light to electricity. But the cells can only use a portion of the light spectrum, with the rest just generating heat.

This heat from unused sunlight and inefficiencies in the cells themselves account for a loss of more than 50 percent of the initial solar energy reaching the cell.

Nick Melosh in his Stanford Lab describes how the system works.

http://www.youtube.com/watch?v=CEl-PfrSdb0feature=player_embedded

(Credit: Jack Hubbard)

If this wasted heat energy could somehow be harvested, solar cells could be much more efficient. The problem has been that high temperatures are necessary to power heat-based conversion systems, yet solar cell efficiency rapidly decreases at higher temperatures.

Turn up the heat

Until now, no one had come up with a way to wed thermal and solar cell conversion technologies. Melosh’s group figured out that by coating a piece of semiconducting material with a thin layer of the metal cesium, it made the material able to use both light and heat to generate electricity.

“What we’ve demonstrated is a new physical process that is not based on standard photovoltaic mechanisms, but can give you a photovoltaic-like response at very high temperatures,” Melosh says. “In fact, it works better at higher temperatures. The higher the better.”

While most silicon solar cells have been rendered inert by the time the temperature reaches 100 degrees Celsius, the PETE device doesn’t hit peak efficiency until it is well over 200 C.

Because PETE performs best at temperatures well in excess of what a rooftop solar panel would reach, the devices will work best in solar concentrators such as parabolic dishes, which can get as hot as 800 C.

Dishes are used in large solar farms similar to those proposed for the Mojave Desert in Southern California and usually include a thermal conversion mechanism as part of their design, which offers another opportunity for PETE to help generate electricity as well as minimize costs by meshing with existing technology.

“The light would come in and hit our PETE device first, where we would take advantage of both the incident light and the heat that it produces, and then we would dump the waste heat to their existing thermal conversion systems,” Melosh says. “So the PETE process has two really big benefits in energy production over normal technology.”

Photovoltaic systems never get hot enough for their waste heat to be useful in thermal energy conversion, but the high temperatures at which PETE performs are perfect for generating usable high-temperature waste heat.

Melosh calculates the PETE process can get to 50 percent efficiency or more under solar concentration, but if combined with a thermal conversion cycle, could reach 55 or even 60 percent—almost triple the efficiency of existing systems.

Won’t break the bank
The team would like to design the devices so they could be easily bolted on to existing systems, thereby making conversion relatively inexpensive.

The researchers used a gallium nitride semiconductor in the “proof of concept” tests. The efficiency they achieved in their testing was well below what they have calculated PETE’s potential efficiency to be—which they had anticipated. But they used gallium nitride because it was the only material that had shown indications of being able to withstand the high temperature range they were interested in and still have the PETE process occur.

With the right material—most likely a semiconductor such as gallium arsenide, which is used in a host of common household electronics—the actual efficiency of the process could reach up to the 50 or 60 percent the researchers have calculated. They are already exploring other materials that might work.

Another advantage of the PETE system is that by using it in solar concentrators, the amount of semiconductor material needed for a device is quite small.

“For each device, we are figuring something like a 6-inch wafer of actual material is all that is needed,” Melosh says. “So the material cost in this is not really an issue for us, unlike the way it is for large solar panels of silicon.”

The cost of materials has been one of the limiting factors in the development of the solar power industry, so reducing the amount of investment capital needed to build a solar farm is a big advance.

“The PETE process could really give the feasibility of solar power a big boost,” Melosh says. “Even if we don’t achieve perfect efficiency, let’s say we give a 10 percent boost to the efficiency of solar conversion, going from 20 percent efficiency to 30 percent, that is still a 50 percent increase overall.”

And that is still a big enough increase that it could make solar energy competitive with oil.

The research was largely funded by the Global Climate and Energy Project at Stanford and the Stanford Institute for Materials and Energy Science, which is a joint venture of Stanford and SLAC National Accelerator Laboratory, with additional support from the Department of Energy and the Defense Advanced Research Projects Agency.

More news from Stanford: http://news.stanford.edu/

source:
http://www.futurity.org/earth-environment/how-to-make-solar-energy-super-efficient/

>Cara cepat kurangi berat badan

>

Langsing Dengan Dua Gelas Air Putih

Credit – air putih

Ingin langsing? Untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, banyak orang melakukan segala cara, misalnya menggunakan pil langsing, sedot lemak atau berlangganan makanan diet berharga mahal. Cara paling aman dan sederhana untuk menurunkan berat badan sebenarnya mudah hanya dengan air putih.

Semua orang percaya air putih memiliki manfaat yang luar biasa untuk tubuh kita. Air alami ini bisa membantu Anda yang merasa kelebihan berat badan, caranya mudah, minumlah dua gelas air putih sebelum Anda makan.

Cara ini lebih efektif dibanding Anda menghitung jumlah kalori dari setiap makanan yang Anda makan atau meminum pil pelangsing yang akhirnya bisa menyiksa Anda.

Sebuah penelitian di Amerika membandingkan kedua jenis cara berdiet. Yang pertama untuk mereka yang menjalani diet dengan menghitung kalori, yang kedua untuk mereka yang meminum air putih sebelum makan. Hasilnya selama tiga bulan, orang yang meminum dua gelas air sebelum makan, beratnya turun 7 kg, sementara bagi mereka yang memperhatikan asupan kalori dapat turun 5 kg. Ini membukti bahwa minum air putih sebelum makan lebih efektif dan cepat dibanding mereka yang mengatur pola makan dengan hitung kalori.

Selain dengan air putih, diet gula pun dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Hal ini dituturkan salah satu peneliti Dr Brenda Davy dari Virginia Polytechnic Institute and State University seperti dilansir Daily Mail. Davi mengatakan konsumsi air putih sebelum makan dan mengurangi kadar gula merupakan cara paling sederhana mengatur penurunan berat badan.

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?35431

>Kok semua jadi terlibat gini?

>Senin, 23/08/2010 15:49 WIB
Sidang Mafia Pajak
Gayus Sebut Kabareskrim Ito Terima Uang Darinya
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews


Jakarta – Gayus Tambunan mengakui dirinya memang pernah menganggarkan uang untuk diberikan kepada pihak Mabes Polri. Uang tersebut diberikan kepada Haposan Hutagalung untuk diberikan kepada dua Kabareskrim, dua Direktur II Eksus Bareskrim, dan dua Kanit III Pajak Asuransi Dit II Eksus Bareskrim.

"Yang Rp 5 miliar itu ke Mabes Polri, Kaba (Kabareskrim-red) ada dua, yaitu Kaba Lama Pak Susno dan Kaba Baru Pak Ito. Kemudian Dir (Dir II Eksus-red) ada dua, yang baru Pak Raja dan yang lama Pak Edmond. Kanit (Kanit III Pajak Asuransi-red) juga ada dua," tutur Gayus dalam sidang Kompol Arafat di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2010).

Gayus mengakui dirinya sendiri pernah menarik uang sebesar US$ 500 ribu (atau senilai Rp 5 miliar) dari rekeningnya di Bank BCA dan Bank Panin yang pernah diblokir oleh Bareskrim Mabes Polri. Penarikan dilakukan setelah blokir dibuka.

Namun, sayangnya Gayus tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlah uang yang diberikan kepada setiap orangnya. Gayus hanya menyatakan, dirinya memberikan uang tersebut melalui Haposan Hutagalung.

Saat ditanya apakah dirinya pernah memeriksa langsung apakah uang tersebut memang benar sampai ke pihak Mabes Polri, Gayus mengaku tidak pernah. Namun, Gayus mengatakan ada beberapa hal yang membuat dirinya merasa uang tersebut sampai.

"Karena saya tidak ditahan, rumah tidak disita, rekening Mandiri tidak diblokir, dan blokir rekening BCA dan Bank Panin dibuka," tuturnya.

(nvc/anw)

>Hadiah 17-an?

>

http://batampos.co.id/berita-utama/berita-utama/14403-malaysia-tetapkan-tiga-petugas-dkp-tersangka.html

Malaysia Tetapkan Tiga Petugas DKP Tersangka PDF Cetak E-mail
Berita Utama
Senin, 16 Agustus 2010 09:00

Tiga petugas DKP Batam ditetapkan sebagai tersangka penculikan tujuh nelayan Malaysia. Indonesia sedang berupaya membebaskan mereka.

 

 

Penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam Asriadi,40, Erwan,37, dan Seivo Grevo Wewengkang, 26, yang sedang berpatroli di perbatasan laut oleh Marine Police Malaysia (MPM) berbuntut panjang. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana melakukan protes keras kepada pemerintah Negeri Jiran.

Oleh Malaysia, ketiga petugas DKP Batam ini langsung ditetapkan sebagai tersangka penculikan tujuh nelayan Malaysia. Seperti dilansir TV 3 Malaysia, tadi malam, ketiga petugas DKP Batam dikenakan siasat (pasal) 363 undang-undang negeri Jiran. Malaysia menuding, kepolisian Indonesia terburu-buru menangkap 7 nelayan Malaysia yang menurut mereka tak bersalah.

Dirpol Air Polda Kepri AKBP M Yassin Kosasih yang kembali ditanya tadi malam mengenai hal ini mengaku belum mendapat informasi dari petugas KKP yang telah berada di Johor, Malaysia. “Belum tahu kapan dibebaskan, ini sudah masalah G to G (government to government) atau antar pemerintahan. Kami dapat info, sampai sekarang ketiga petugas DKP Batam tersebut masih ditahan di kawasan Pengerang Johor Malaysia,” ujar Yassin Kosasih kepada Batam Pos di Sekupang, Minggu (15/8).

Sementara tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tadi malam mengakui kalau mereka memang sengaja melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

“Iya, akhirnya mereka mengakui perbuatannya mencuri ikan di perairan Indonesia,” tegas Yassin, tadi malam.

Kendati demikian, kata Yassin, belum satupun nelayan Malaysia ini ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya, barang bukti berupa kapal berbendera Malaysia yang mereka tumpangi dirampas oleh Polisi Diraja Malaysia.

Diplomasi

Penangkapan tiga petugas DKP Batam itu dinilai pemerintah Indonesia tidak relevan. Karena, para petugas itu ditodong senjata dan disandera polisi Malasia pasca bertugas mengamankan tujuh nelayan dan lima kapal nelayan Malaysia yang menerobos batas laut Indonesia.

Tadi malam, pihak Kemenlu telah mengupayakan pembebasan tiga petugas yang bertugas di DKP Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut. Bahkan, Menlu Marty Natalegawa telah berkomunikasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru untuk menangani kasus tersebut.

“Untuk saat ini kami mengupayakan akses ke konsuleran bagi tiga petugas itu dalam waktu dekat,” ujar Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah di Jakarta kemarin (15/8).

Tiga petugas itu ditangkap polisi Malaysia di perairan Tanjung Berakit, Bintan, sekitar pukul 21.00 waktu setempat, Jumat (13/8) kemarin.

Penangkapan itu terjadi tidak lama setelah petugas DKP menahan tujuh nelayan Malaysia yang melakukan aktivitas mencurigakan di kawasan perbatasan laut. Mereka sempat diberikan tembakan peringatan dan ditodong oleh MPM. Karena petugas DKP tidak dibekali persenjataan maka terpaksa mereka menyerah dan disandera.

Soal nota protes ke pemerintah Malaysia, Faizasyah menegaskan bahwa Kementrian Luar Negeri tidak mau terburu-buru. Alasannya, Kemenlu perlu menunggu data konkrit di lapangan. Salah satu informasi yang penting untuk didapatkan adalah tentang koordinat lokasi penangkapan.

Sebab, kata Faizasyah, sampai sejauh ini belum ada kejelasan soal batas wilayah perairan antara Indonesia dengan Malaysia di sekitar Batam dan Bintan. Karenanya, lanjutnya, Kemenlu ingin mengetahui secara persis apakah lokasi kejadian itu masuk wilayah Indonesia atau Malaysia. “Kita perlu memastikan koordinat lokasi kejadian,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Fadel Muhammad mengecam keras penangkapan petugasnya Malaysia itu. Padahal, menurut Fadel, berdasarkan laporan dari lapangan bahwa apa yang dilakukan oleh petugas DKP sudah benar. Mereka malam itu sedang bertugas dan berhasil menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia. “Mereka kurang ajar dan memasuki teritori kita, sebagai petugas kita wajib keras terhadap hal itu,” kata Fadel.

Mantan Gubernur Gorontalo itu mengatakan, saat ini KKP sedang mengirim tim untuk menuntaskan kasus ini. Sebab, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. Fadel menerima laporan bahwa ketiga petugas itu kini diamankan di Johor Bahru. “Saya sudah langsung kirim orang ke Johor dan minta diselesaikan,” terang dia.

Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan terjadi penembakan dalam proses penangkapan petugas itu. Namun, penembakan itu tidak ditujukan kepada petugas dan hanya tembakan peringatan.

“Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli,” katanya.

Aji menegaskan, prioritas utama saat ini yang dilakukan Kementrian yang dipimpin Fadel Muhammad itu adalah membebaskan Asriadi, Erwan, serta Selvogrevo Wewengkang.”Sejak insiden itu kita sudah menerima laporannya. Saya sudah dua hari ngurusin ini sampe kecapekan. Dua direktur sudah saya tugaskan menyelesaikan masalah ini. Kita prioritaskan tiga pegawai kita itu dilepas dulu,” tandasnya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah akan menempuh jalan diplomasi untuk menyelesaikan masalah di penangkapan tiga pegawai DKP oleh kapal patroli polisi Malaysia.

“Ini sedang diselesaikan antarkedua negara. Menlu sudah bekerja, kementerian DKP juga sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah itu,” kata Djoko di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Djoko mengatakan, presiden telah mengetahui peristiwa tersebut, dan berharap diselesaikan dengan cara baik-baik. “Nanti kita ikuti prosesnya,” kata Djoko.

Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan, TNI AL juga tengah membantu menyelesaikan. “Kita telah mengambil langkah-langkah penyelesaiannya,” kata Panglima, tanpa menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq ikut memberi respon keras atas tindakan patroli Malaysia yang menembaki kapal patroli DKP di wilayah perairan Indonesia. “Ini bukan lagi wujud provokasi, tapi sudah konfrontasi,” kata Mahfudz.

Menurut dia, pemerintah Indonesia harus segera bertindak mengumpulkan fakta dan bukti. Dari sana, Mahfudz meminta Kemenlu mengajukan protes resmi.

“Pemerintah Malaysia harus meminta maaf kepada pemerintah Indonesia,” ujar politisi PKS itu.

Mahfudz menegaskan, peristiwa tersebut kembali menunjukkan keangkuhan Malaysia terhadap Indonesia. Pemerintah Malaysia, imbuh Mahfudz, harus diingatkan agar tidak terus memupuk sikap ketidaksukaan dan permusuhan. “Saya khawatir pada saatnya ini bisa menjadi bom waktu bagi hubungan kedua bangsa dan negara serumpun ini,” tandas Mahfudz.

Sementara itu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Syed Munshe Afzaruddin Syed Hassan mengatakan, pihaknya sudah dihubungi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad, untuk mencari penyelesaian terbaik.

“Saya sudah memberitahukan hal ini ke Kuala Lumpur untuk segera mencari penyelesaian terbaik demi menjaga hubungan baik Malaysia-Indonesia,” ujarnya, seperti dikutip Bernama-Malaysia.

Pemprov Siap Jadi Fasilitator

Kabid Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Ediwan mengatakan Pemprov Kepri siap menjadi fasilitator tim DKP pusat bernegosiasi dengan Malaysia untuk membebaskan tiga petugas DKP Batam.

“Penanganannya telah diambil alih DKP pusat. Sebagai tuan rumah, Provinsi Kepri akan menyiapkan bahan-bahan yang diminta sebagai penguat upaya pembebasan. bahan itu antara lain barang bukti, pemberkasan dan sebagainya,”kata Ediwan, tadi malam (15/8).

Rencananya, hari ini, Senin (16/8), tim akan bertolak ke Malaysia. Pejabat Pemprov yang akan ikut dalam rombongan adalah Kasi Pengawasan DKP Kepri, Khairuddin. “Rencana, saya juga akan berangkat tapi karena paspor mati, maka Pak Khairuddin yang diutus. Kita berharap, tak ada masalah,”katanya.

Sebagai fasilitator, Pemprov Kepri hanya menunggu instruksi tim DKP pusat yang beranggotakan aparat TNI AL, DKP, dan sebagainya. Keberangkatan tim ini ke Malaysia khusus membebaskan tiga pegawai DKP yang disandera. Ediwan menuturkan, keputusan yang diambil pegawai DKP Batam telah benar. Karena, nelayan Malaysia yang melakukan aktifitas penangkapan ikan telah memasuki wilayah Indonesia.

Namun, saat nelayan Malaysia ini digiring ke Batam, mereka dihadang pilisi Malaysia. “Kekeliruan inilah yang akan kita selesaikan. Kita harap tak ada masalah dalam proses penyelesaiannya,” tuturnya.

Kepala Dinas KP2K Kota Batam Suhartini mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan polisi Malaysia yang menahan tiga staf patroli DKP tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Departemen Perikanan dan Kelautan di pusat. Besok (hari ini, red) mereka akan bertolak ke Johor guna menyelesaikan masalah tersebuy dan membebaskan ketiga staf saya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, ketujuh nelayan Malaysia yang ditangkap DKP diperiksa Ditpolair Polda Kepri. “Belum kita tetapkan sebagai tersangka dan tidak ditahan dalam sel, masih dalam pemeriksaan,” ujar Yassin.

Polda Bantu Tempat Pemeriksaan

Kapolda Kepri, Brigjen Pol Pudji Hartanto mengatakan, penanganan kasus tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap pihak DKP Batam dan Karimun, Jumat (13/8) petang di Tanjung Berakit, Bintan, kini masih dilakukan oleh DKP.

Polda Kepri dalam hal ini Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) dalam kasus itu hanya membantu kelancaran pemeriksaan dan tempat bagi DKP.

“Kasus ini tanggung jawab DKP. Polda hanya membantu, soalnya mereka belum punya kantor di Kepri,” kata Kapolda kepada wartawan, Minggu (15/8).

Ditanya mengenai kondisi tiga aparat DKP yang masih ditahan polisi Malaysia. “Kondisi mereka saat ini baik. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah pusat, mengenai masalah itu,” ujar Kapolda.

Kita Terinjak-Injak

Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kepri, Andi Zulkarnaen menyatakan protes keras terhadap tindakan polisi Malaysia yang menangkap tiga petugas DKP Batam di perairan Indonesia.

“Dengan beraninya mereka mengklaim Tanjung Berakit sebagai wilayah Malaysia sebelum melihat titik koordinat perbatasan perairan terlebih dahulu. Harga diri kita sebagai warga bangsa Indonesia terinjak-injak kalau seperti ini. Malaysia tidak tahu aturan,” ujar Andi didampingi Humas LKPI Kota Batam Edy Julianto kepada Batam Pos di Markas Ditpolair Polda Kepri di Sekupang, Minggu (15/8).Menurutnya kejadian ini merupakan pelecehan besar. “Boleh kerja sama diplomatik kalau menguntungkan masing-masing pihak, ini Indonesia terus yang dirugikan, mulai dari kedaulatan, kemanusiaan sampai pencurian ikan. Setiap tahun Kepri rugi 30 triliun akibat pencurian ini,” ujar Andi. (cha/cr3/zek/nur/mat/ara)