Bung Ruhut, Anda Sudah Kelewatan!

http://nasional.inilah.com/read/detail/1058492/bung-ruhut-anda-sudah-kelewatan

Demo Yogya Seperti PKI
Bung Ruhut, Anda Sudah Kelewatan!
Headline

inilah.com

Oleh: Bayu Hermawan
Nasional – Selasa, 14 Desember 2010 | 19:25 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Pernyataan Ruhut Sitompul terkait aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait Keistimewaan Yogyakarta memicu kemarahan. Bahkan masyarakat Yogyakarta menantang Ruhut Sitompul untuk datang dan berbicara langsung dihadapan masyarakat Yogya.

“Kalau Ruhut Sitompul kalau belum mati, belum bisa dia berhenti bicara yang tidak enak. Bukan cuma dalam masalah Keistimewaan Yogyakarta, namun banyak hal,” ucap Sukirman Hadiwiyono saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (14/12/2010).

Menurut Sukirman, khusus pernyataan Ruhut Sitompul terkait aksi massa di Yogyakarta mirip PKI, hal itu telah menimbulkan kemarahan besar di masyarakat Yogya.

“Masyarakat disini sudah marah besar dengan Ruhut mas, dia ngomong seperti tidak menghargai budaya dan kami. Masa anggota Dewan Perwakilan Rakyat begitu. Dia wakil rakyat atau penjilat penguasa sih. Kami tantang dia kalau berani datang ke Yogyakarta dan ngomong langsung di depan kami, atau kami yang datang ke Jakarta untuk dengar dia ngomong langsung,” tegasnya.

Sukirman juga mengatakan saat ini masyarakat Yogya sudah mengarah ke pemboikotan terhadap Partai Demokrat. “Kalau sekarang Demokrat itu dalam bahaya disini, mereka harus waspada, jadi jangan bikin panas hati masyarakat Yogya terus,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, juru bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul melihat aksi masyarakat Yogyakarta yang pro penetapan, sama sekali tidak mencerminkan masyarakat Yogya. Ruhut bahkan menyamakan aksi tersebut seperti aksi massa PKI pada tahun 1965.

“Iya kalau lihat demo kemarin aku ingat waktu tari genjer-genjer waktu di Halim tahun 1965. Seperti orang tari genjer-genjer tahun 1965,” ujar Ruhut, Selasa (14/12/2010). [mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1058152/ruhut-aksi-massa-yogya-mirip-aksi-pki

Ruhut: Aksi Massa Yogya Mirip Aksi PKI
Headline

Juru bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul – Foto: Istimewa

Oleh:
Nasional – Selasa, 14 Desember 2010 | 17:11 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Juru bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul melihat aksi masyarakat Yogyakarta yang pro penetapan, sama sekali tidak mencerminkan masyarakat Yogya. Ruhut bahkan menyamakan aksi tersebut seperti aksi massa PKI pada tahun 1965.

“Iya kalau lihat demo kemarin aku ingat waktu tari genjer-genjer waktu di Halim tahun 1965. Seperti orang tari genjer-genjer tahun 1965,” ujar Ruhut, Selasa (14/12/2010).

Menurutnya aksi massa Yogyakarta kemarin, tidak mencerminkan perilaku orang Yogyakarta yang selama ini dikenalnya. “Yang saya tahu mereka orang yang sopan dan pemaaf, tapi kemarin terlihat berbeda,” katanya.

Selain itu anggota fraksi Partai Demokrat di DPR ini mengatakan seharusnya Sultan Hamengku Buwono X sadar telah dimanfaatkan oleh parpol tertentu.
“Jelas dia itu telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak siap kalah di Pemilu. Siapa lagi kalau bukan Golkar dan PDI Perjuangan,” tegas Ruhut.

Republic vs Monarchy, the winner is Apple

Jumpa Pers Presiden

Republik Vs Monarki, Pemenangnya Apple
Kamis, 2 Desember 2010 | 15:14 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers mengenai polemik monarki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/12/2010). Gambar yang di-“capture” dari TVONE memperlihatkan Presiden menggunakan Ipad. Logo Apple pada Ipad terlihat jelas di layar televisi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Keterangan pers yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/12/2010), ditunggu banyak pihak. Penjelasan Presiden disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi nasional.

Presiden mengklarifikasi tentang pernyataan monarki yang dilontarkannya dalam rapat kabinet terbatas yang membahas soal RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (26/11/2010) lalu. Pernyataan Presiden tersebut menuai kontroversi dan menjadi polemik sepanjang minggu ini.

Selain penjelasan yang gamblang tentang pandangan Presiden terhadap keistimewaan DIY, ada hal lain yang menarik banyak pemirsa televisi, yakni logo Apple yang terpampang jelas di layar televisi.

Ya, Presiden menggunakan iPad sebagai “contekan”. Sebentar-sebentar Presiden melirik gadget canggih itu. Yang paling menarik lagi, logo produk besutan Steve Jobs ini nangkring di atas logo burung garuda yang menjadi simbol kenegaraan pada mimbar yang digunakan Presiden.

Tak pelak, bukannya mengomentari klarifikasi Presiden, warga di jagat maya malah banyak “berkicau” soal lambang buah apel “coak” ini.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar yang mantan presenter televisi Meutya Hafid menulis di akun Twitter-nya, “Apel di atas Garuda.. *Such careless communication approach*.”

Kicauan Meutya disambut Pemimpin Redaksi ANTV Uni Lubis. “Konsultannya siapa ya? Yg suka ngomel2? :p,” tulis Uni.

Sebelumnya ia nge-tweet, “Captured dong gambar ini. kirim via Twitter ke akun Steve Jobs (pendiri Apple) disertai permintaan diskon 50 persen, end year sale buat rakyat Indonesia yang beli Ipad.”

Monolog Butet Kartaredjasa juga ikutan komentar. “Selain garuda pancasila, logo negara tambah buah apel.”

Kicauan lain datang dari aktivis Migrant Care, Wahyu Susilo. “Kalo dilihat dari logonya sebenarnya pak beye mau bilang: kowe arep tak brakot koyo apel kuwi (kamu mau saya gigit seperti apel),” tulisnya.

Ah, masih banyak lagi komentar di Twitter yang bikin kita tersenyum simpul. Apa pun komentar itu, tampaknya betul apa yang dikatakan pendiri situs berita Detik.com, Budiono Darsono. “Republik vs Monarki dan pemenangnya adalah: Apple. Hihihi.”

Warteg kena pajak!

http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2010/12/01/brk,20101201-295876,id.html

Warteg Akan Kena Pajak Mulai 1 Januari 2011

Rabu, 01 Desember 2010 | 12:27 WIB

Warteg Warmo di Tebet. Tempo/Reza Maulana

TEMPO Interaktif, Jakarta -DKI akan memberlakukan pajak restoran dan rumah makan kepada jenis usaha warung tegal mulai 1 Januari 2011. DPRD DKI telah setuju dan menunggu penomoran Peraturan Daerah sebagai pijakannya. Dengan pajak, harga setiap makanan dan minuman di warung tegal menjadi lebih mahal dari biasanya.

“Pajak yang kami terapkan 10 persen. Kami memberlakukan terhadap warung tegal karena sudah masuk dalam prasyarat objek pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Arif Susilo, hari ini. Potensi pajak yang akan didapatkan adalah Rp 50 miliar per tahun

UU nomor 28 tahun 2009 tertera klasifikasi sebuah restoran yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. “Objek pajak yang masuk dalam wajib pajak adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang memiliki penghasilan Rp 60 juta per tahun,” kata Arief.

Usaha jenis rumah makan di Jakarta lebih dari 2000 unit usaha. Dinas Pelayanan Pajak akan mengidentifikasi usaha yang sudah berpenghasilan lebih dari Rp 60 juta per tahun dan usaha yang berpenghasilan lebih kecil dari itu. Namun Arief mengakui, sebagian besar pemilik usaha rumah makan di Jakarta banyak yang sudah mapan sehingga kebijakan ini tidak terlalu menuai kontroversi.

“Kami akan mendata, lalu sosialisasi kepada asosiasi pengusahan rumah makan di Jakarta. Kami berharap kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik karena dananya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk prasarana publik,” kata Arief.

Rencana itu dianggap memberatkan pemilik warteg. Pemilik kantin di Kebon Sirih, Muhammad Nur, 50, mengatakan kebijakan itu akan merugikan pengusaha karena harga makanan dan minuman menjadi lebih mahal dan membuat pembeli kabur.

RENNY FITRIA SARI