amanah :)

 

Ribut Soal Gaji, SBY Tengoklah Walikota Solo

By Umi KalsumMinggu, 30 Januari


VIVAnews –  Urusan gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.

Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan ‘warisan’ pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.

Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011  hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” kata dia.

Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.

Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi.

Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punyai birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia.


http://id.news.yahoo.com/viva/20110129/tpl-ribut-soal-gaji-sby-tengoklah-waliko-3040f52.html

Samsat Drive Thru

Pengojek dan Pegawai pun Dimudahkan

Penulis: Sabrina Asril | Editor: R Adhi KSP
Jumat, 28 Januari 2011 | 12:51 WIB
Sabrina Asril
Pengendara kendaraan bermotor tidak perlu repot antri untuk bayar PKB dan perpanjang STNK. SAMSAT Drive Thru kini sudah hadir di seluruh kodya di Jakarta.
TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com – Samsat Drive Thru di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara hari ini mulai beroperasi. Pengendara motor maupun mobil tak perlu lagi dipusingkan untuk mengantri lama saat memperpanjang STNK ataupun membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Cukup lima menit dan tanpa perlu turun dan kendaraan, pelayanan tersebut bisa dituntaskan.

Kemudahan ini diakui beberapa warga sangat melegakan di tengah mobilitas warga Jakarta yang serba cepat. Eko (43), seorang pegawai swasta, yang hari ini mencoba layanan Samsat Drive Thru mengaku puas. “Dulu sampai setengah jam tapi ini tidak lebih dari 5 menit. Biayanya juga sama saja,” ungkap Eko yang sengaja mampir ke Samsat Drive Thru sebelum berangkat ke tempat kerjanya tersebut. Layanan ini pun diakui Eko akan mengurangi keberadaan calo yang sering kali merugikan warga. “Dengan sistem bayar langsung jadi tidak ada kesempatan calo,” ujarnya.

Hal serupa dilontarkan Sapir (38), seorang tukang ojek. Sapir mengaku lebih mudah melakukan perpanjangan STNK dari Samsat Drive Thru daripada layanan sebelumnya di kantor Samsat. “Kalau ini kita hanya bawa STNK, KTP, dan BPKB asli nggak perlu repot lagi soal fotokopi-fotokopi,” ucapnya. Selain itu, sebagai tukang ojek yang sering kali hilir mudik keliling Jakarta, Sapir mengaku sulit mencari waktu untuk membayar pajak ataupun perpanjang STNK. “Saya ini kan tukang ojek jadi sekalian saja sebelum atau selesai anter penumpang, mampir dulu ke sini. Tapi saya harap cepatnya jangan saat peresmian saja, tapi ke depan juga tetap seperti ini,” ucap Sapir.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari ini meresmikan Samsat Drive Thru di Jakarta Timur untuk kendaraan beroda dua, Jakarta Utara untuk kendaraan roda empat, dan Jakarta Pusat untuk kendaraan roda empat. Sedangkan, tiga Samsat drive thru lainnya sudah lebih dulu dibuka yakni di Jakarta Selatan untuk kendaraan roda empat dan Jakarta Barat untuk kendaraan roda dua dan empat.

Pada Samsat Drive Thru ini, pengendara bisa melakukan pembayaran STNK, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Caranya, pengendara cukup menyiapkan STNK, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli lalu mendaftarkan jenis layanan yang akan dilakukan di loket pendaftaran. Setelah itu, total uang yang harus dibayarkan akan terpampang pada layar yang berada di langit-langit Drive Thru. Lalu, pengendara membayarnya di loket dan mendapatkan bukti transaksi dari petugas.

http://megapolitan.kompas.com/read/2011/01/28/12513668/Pengojek.dan.Pegawai.pun.Dimudahkan.

Harusnya Jakarta bisa seperti Quangzhou

Selasa, 25/01/2011 09:24 WIB
Catatan Agus Pambagio
Andaikan Wan Qingliang Menangani Kota Jakarta 
Agus Pambagio – detikNews


Jakarta – Wan Qingliang adalah Mayor atau Walikota Quangzhou, China, saat ini. Ia  berhasil membuat sistem angkutan umum modern, Bus Rapid Transit (BRT) bekerja sangat baik bersama-sama dengan Mass Rapid Transit (MRT) dalam mengurangi kemacetan dan membantu pergerakan manusia di kota Guangzhou.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa, seharusnya Guangzhou tidak berbeda jauh dengan Jakarta. Namun ternyata fasilitas transportasi publik kota  Jakarta masih tertinggal jauh. Dengan luas wilayah sekitar 7.435 km2 (dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta daratan yang 661,52 km2), seharusnya Guangzhou masih lega.

Namun saat penulis di Guangzhou minggu lalu, sesak juga. Kepadatan dan bau manusia ada di mana-mana. Kondisi sedikit lebih segar dari Jakarta karena Guangzhou lebih sejuk dan sebagian besar kendaraan menggunakan LPG atau CNG yang dibeli murah dengan kontrak jangka panjang (30 tahun) dari Indonesia sebagai bahan bakar utamanya. Memang apa istimewanya Engkoh Wan dibandingkan dengan pemimpin wilayah di Indonesia, khususnya Jakarta?

Bedanya Engkoh Wan dan pendahulunya berani bertindak dan memutuskan demi kenyamanan warga sebuah kota padat penduduk seperti Guangzhou melalu beberapa kebijakan transportasi yang progresif dan berpihak pada publik. Engkoh Wan dan pendahulunya berani melarang sepeda motor masuk kota Guangzhou dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi setelah  memutuskan pembangunan BRT yang terintegrasi sejak 2005.

Pemerintah kota Guangzhou juga berani memutuskan pembangunan ruang terbuka hijau di tengah pemukiman kumuh menjadi sebuah taman kota yang indah dan nyaman untuk warganya. Mereka tidak  terlampau banyak  rapat, berpolemik, dan curhat terus menerus tanpa hasil. Just do it.

Andaikan Engkoh Wan jadi Gubernur DKI Jakarta, saya berandai-andai angkutan umum, seperti BRT (Trans Jakarta), MRT, waterways, kereta api komuter, monorel, RTH (ruang terbuka hijau) akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk  kota itu sendiri. Bukan berpolemik terus tak kunjung selesai, tahu-tahu sudah mau pilkada lagi.

Apa yang Dilakukan Penguasa Guangzhou dengan Kotanya?

Pertama, mengembangkan transportasi umum. Subway yang sudah ada terus diperluas jangkauannya, melarang kendaraan roda dua masuk ke wilayah kota Guangzhou (2007), membangun pedestrian sejalan dengan pembangunan 1 koridor fasilitas BRT (2009). Berbagai kebijakan seperti melarang motor masuk kota, pembatasan penggunaan mobil pribadi, menaikkan tarif parkir dan sebagainya baru dilaksanakan oleh Walikota setelah layanan angkutan publik memadai, bukan sebaliknya.

Sejak diluncurkan pada 20 Februari 2010, BRT Guangzhou telah mengangkut sekitar 1 juta orang per hari dengan jumlah bus sebanyak 980 bus normal maupun gandeng. Bandingkan dengan BRT di Jakarta yang diresmikan pada 15 Januari 2004. Meskipun sudah ada 10 koridor dengan jumlah bus  sebanyak 524 dan hanya mampu mengangkut 350.000 orang per hari.

Dari segi tarif, BRT di Guangzhou hanya RMB 2 atau kurang lebih Rp 2.800 per penumpang sedangkan Trans Jakarta Rp 3.500 per penumpang. Sistem BRT Guanzhou berbeda dengan sistem BRT Jakarta yang mencontoh BRT Bogota. BRT Guangzhou tidak menggunakan feeder atau pengumpan tetapi bis regular menggunakan lajur yang sama dengan BRT di beberapa lokasi.

Selagi di koridor BRT, penumpang tidak bayar lagi jika berpindah menggunakan bis regular. Begitu keluar koridor baru bayar RMB 2 per penumpang. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, di beberapa halte BRT disedikan juga sepeda yang bisa disewa oleh publik secara jam-jaman. Setiap jam jalur BRT dilayani oleh sekitar 350 bis. Di beberapa jalur BRT dan bis umum bercampur dengan jalur kendaraan pribadi, namun tidak ada kendaraan pribadi yang menyerobot jalur BRT meski tanpa separator.

Kuncinya adalah jarak antara BRT (headway) harus sangat dekat, berjarak kurang dari 1 menit. Tidak seperti di Jakarta yang terpaut jauh atau mengumpul. Di koridor BRT tidak ada putaran macam di Bunderan HI. Semua bundaran dibongkar. Dengan halte bus yang terbuka dan panjang serta petunjuk dan akses yang jelas, publik dimudahkan untuk melakukan pergerakan. Tidak seperti di kota kita tercinta, Jakarta.

Apa kuncinya dan apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta?

Kuncinya kepemimpinan yang kuat. Ahli transportasi banyak di Jakarta. Sehingga yang diperlukan adalah ketegasan. Kedua, Pemerintah kota Guangzhou mengubah daerah kumuh tempat pembuangan limbah  cair rumah tangga menjadi sebuah taman dan wisata air yang bersih serta sehat bagi warganya, seperti di daerah Donghao Chong lengkap dengan bangunan museum yang menceriterakan asal usul daerah tersebut.

Apakah Jakarta bisa seperti itu? Tentu bisa kalau mau. Langkah Pemimpin Harus Jelas dalam melakukan pembenahan transportasi publik di Jakarta, meskipun tengah dibantu oleh International Transport and Development Policy dengan menggunakan dana dari Global Environment Fund (GEF) sejak tahun 2006, program tidak berjalan dengan baik sehingga diputuskan oleh ITDP untuk tidak diperpanjang bantuannya setelah Desember 2011 ini.

Patut diduga kegagalan ini terkait dengan tidak jelasnya kebijakan Pemda DKI Jakarta di sektor transportasi umum. Begitu pula dukungan Pemerintah Indonesia terhadap sektor transportasi umum di Jakarta, meskipun sudah masuk ke 17 langkah yang ditetapkan oleh Wapres. Terbukti pada saat rapat di kantor Wapres minggu lalu, Menteri Keuangan masih juga menanyakan apa memang MRT perlu untuk Jakarta. Ampuuuuuun kenapa ya bangsa ini. No keputusan, meeting only.

Persoalan elektronik tiket, online sstem ticketing dan sterilisasi jalur Trans Jakarta, pengadaan bus, supply gas, pembenahan koridor, manajemen armada bus, pembentukan perseroan terbatas pengelola Trans Jakarta, penunjukan Direktur Utama Perseroan yang mampu dan lain-lain masih merupakan pekerjaan rumah Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang harus segera dibenahi jika  Jakarta mau menjadi kota yang nyaman bagi warganya.

Berbagai  peraturan untuk menunjang transportasi umum sudah  cukup lengkap, sekali lagi yang tidak ada hanya niat dan ketegasan pimpinan Pemerintahan Daerah DKI Jakarta.  No leadership ! Hampir tidak ada keputusan yang tegas dan dilaksanakan oleh unit operasi demi kenyamanan publik. Semua ad hoc demi menyenangkan komandan dan tidak terintegrasi serta patut diduga  koruptif.

Zaman Orde Baru korupsi oleh kroni kekuasaan terjadi tetapi fasilitas publik yang dibangun ada dan bisa dinikmati oleh publik. Zaman reformasi korupsi merata  tetapi ujud fasilitas publiknya tidak muncul. Saran saya, kita kontrak saja Gubernur asing, seperti Wan Qingliang layaknya zaman Belanda dulu. Gajinya pasti sama besar dengan biaya Pilkada yang puluhan miliar. Namun kepentingan publik Jakarta terpenuhi. Mau?

AGUS PAMBAGIO
(Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen).

(nrl/nrl)

http://de.tk/RkXXG

Potret kejengahan warga…

Senin, 24/01/2011 10:13 WIB
Warga Solo Dukung Gaji Presiden Naik Rp 1 Triliun Per Bulan 
Muchus Budi R. – detikNews

<p>Your browser does not support iframes.</p>

Aksi dukung naikkan gaji Presiden (Muchus/detikcom)

Solo – Curhat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ‘mengeluhkan’ gajinya tidak naik selama tujuh tahun terakhir, mendapat ‘sambutan’ meriah di mana-mana. Di Solo, bahkan ada sekelompok orang yang mendukung gaji presiden dinaikkan menjadi Rp 1 triliun per bulan.

Belasan orang tersebut menamakan diri Pendukung Kenaikan Gaji Presiden menggelar aksi di Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Senin (24/1/2011) pagi. Sebagian besar dari massa aksi adalah para tukang becak yang dalam sepanjang aksinya memarkir becaknya dengan rapi di pinggir Jalan Slamet Riyadi, tak jauh dari lokasi aksi.

Massa aksi mengaku jengah atas curhat presiden soal gajinya yang tidak pernah naik. Menurut mereka curhat itu sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan di saat banyak rakyat yang masih menderita karena berbagai persoalan yang menimpa, justru memimpin negara mempersoalkan gajinya.

Sebagai sindiran yang menohok, kelompok tersebut justru memberikan dukungan agar gaji presiden dinaikkan menjadi Rp 1 triliun per bulan. Namun sebagai syaratnya, SBY harus memenuhi lima syarat yang diajukan.

Kelima syarat itu adalah mampu membebaskan Indonesia pengangguran, menjamin Indonesia bebas dari konflik dengan latar belakang apapun, mampu mewujudkan Indonesia swa sembada pangan, mampu memberantas mafia hukum, dan mampu menyelesaikan semua persoalan seperti kasus Century dan BLBI.

“Jika semua syarat itu dapat dipenuhi maka kami mendukung sepenuhnya gaji presiden naik menjadi Rp 1 triliun per bulan. Tapi jika tanpa prestasi dan bahkan gagal menjalankan amanat rakyat, sama sekali tidak masuk akal jika presiden mengeluhkan gajinya,” ujar koordinator aksi, Bambang Saptono.

Sejumlah poster dan spanduk bertuliskan kecaman dan sindiran dibawa oleh massa aksi. Di antaranya “Rakyat makan tikus, Pejabat makin rakus’, ‘Katanya berjuang, Kok mikir uang’, ‘Katanya berjuang, Kok mikir gaji’, ‘Awak Gede Gaji Gede (badan besar gaji besar)’, ‘Gajinya 1 Triliun, Presiden Malah Pikun’ dan lain-lainnya.

Aksi penuh tersebut gelak tawa karena banyak peserta aksi yang mengekspresikan sikapnya dengan cara masing-masing. Bahkan ada yang mengaku kurang mengetahui orasi-orasi yang disampaikan temannya.

“Pokoknya kita dukung saja kalau Pak Presiden minta kenaikan gaji. Saya tidak tahu gajinya sekarang berapa, yang penting dinaikkan saja. Siapa tahu nanti setelah gajinya naik, Pak Presiden pengin naik becak saya lalu memberikan bayaran yang besar juga,” ujar seorang peserta aksi. (mbr/nwk)

mati kelaparan :(

 

http://news.okezone.com/read/2011/01/24/340/417079/diduga-kelaparan-tukang-becak-tewas-didalam-becak

Diduga Kelaparan,Tukang Becak Tewas Didalam Becak

Senin, 24 Januari 2011 – 09:20 wib

Sudarman ditemukan tewas di becaknya (Foto: Saladin/Global TV)

BANYUMAS– Sudarman (60), warga Kelurahan Purwokerto Wetan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa di atas becak kesayangannya.

Pria ini diduga tewas akibat kelaparan. Pasalnya, Sudarman dikenal warga setempat sebagai seorang yang sangat kekurangan dan tidak punya tempat tinggal. Bahkan, untuk hidup sehari-hari dia bertempat tinggal di becak kesayangannya ini.

Sudarman ditemukan tewas Senin (24/1/2011) sekira pukul 07.00 WIB di kompleks parkir Pasar Wage Purwokerto. Saat itu, seorang warga yang baru saja berbelanja melihat seorang tukang becak dalam posisi mirip orang tidur. Namun karena curiga dengan kondisi becaknya yang menghalangi jalan toko, warga berusaha membangunkan Sudarman yang ternyata telah tak bernyawa.

“Saya tahunya dia lagi tidur lelap, setelah becak disingkirkan karena ada mobil yang mau lewat, eh nggak tahunya sudah meninggal,” ujar Liana, salah seorang saksi kejadian.

Aparat Polres Banyumas yang datang ke lokasi kejadian langsung memeriksa korban. Hasil pemeriksaan aparat dan tim dari Puskesmas Purwokerto tidak ditemukan bekas penganiayaan. Sementara dari becak yang dimiliki Sudarman, polisi menemukan barang bukti jaket, dan minuman jahe susu dalam plastik. Sedangkan di tas kecil milik korban hanya ditemukan kartu pengantar dari desa dan uang koin Rp100.
(Saladin Ayyubi/Global/lsi)

“my ember is always right” ™

Jadi rakyat diperas pemerintah?

———- Forwarded message ———-

Subject: [BBM] Kurtubi: Pemerintah tukang tepu. salah itung subsidi!
To: Kampung Japri <id-gmail@googlegroups.com>

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/01/22/11005216/Ah..Pemerintah.Tipu-tipu...

PEMBATASAN BBM
Ah, Pemerintah Tipu-tipu…
Penulis : Caroline Damanik | Editor : Latief 

Sabtu, 22 Januari 2011 | 11:00 WIB
KOMPAS/LASTI KURNIA Ilustrasi: Kebijakan pembatasan BBM dinilai pakar sebagai jalan pintas untuk memberlakukan harga pasar Internasional di dalam negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dinilai telah melakukan penipuan kepada rakyat dengan penggunaan istilah pembatasan BBM bersubsidi pada kebijakan yang rencananya akan diterapkan April 2011 mendatang. Menurut pakar perminyakan Kurtubi, istilah itu hanya menghaluskan kebijakan yang sebenarnya, yaitu menaikkan harga BBM dan memaksa rakyatnya untuk membeli.

“Cuma tipu-tipu saja. Ini merupakan pemaksaan kepada rakyat untuk harus membeli dengan harga pasar. Bukan pembatasan, terlalu halus itu. Pemaksaan kenapa, karena tidak ada pilihan lagi bagi rakyatnya,” katanya di Wisma Antara, Sabtu (22/1/2011).

Rakyat, lanjut Kurtubi, dipaksa untuk membeli BBM dengan harga yang dikendalikan oleh pasar. Pemandangan yang tak asing lagi tentunya adalah, terus merangkaknya harga Pertamax belakangan ini.

Oleh karena itu, Kurtubi menegaskan, kebijakan pembatasan BBM ini melanggar konstitusi. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal 28 UU Migas yang menyebutkan bahwa harga BBM dikendalikan sesuai harga pasar. Sementara itu, dasar hukum yang dipakai pemerintah untuk kebijakan ini nanti hanyalah Peraturan Presiden.

“Ini sudah dicabut. Dengan dalih pembatasan, tapi ini pemaksaan. Ini alasan untuk meng-impeach presiden kalau pemerintah ngotot memberlakukan pembatasan itu,” tambahnya.

Kurtubi menambahkan, kebijakan pembatasan BBM ini merupakan jalan pintas untuk memberlakukan harga pasar Internasional di dalam negeri.

“Ini belum sadar saja rakyatnya. Nanti, pas mau bayar yang harganya dua kali lipat. Kalau pemerintah ngotot, silahkan kalau ada yang mau meng-impeach. Ini melanggar konstitusi,” tandasnya.

 

[Lahar Dingin] Infrastruktur yang rusak di Magelang

Jumat, 21/01/2011 14:10 WIB
11 Jembatan Jebol, Magelang Terancam Terbelah Dua Akibat Lahar Dingin 
Parwito – detikNews

Foto: Parwito (detikcom)

Magelang – Banjir lahar dingin merusak satu per satu infrastruktur di Magelang, Jawa Tengah. 11 Jembatan jebol karena tak kuasa diterjang lahar dingin. Magelang pun terancam terbelah dua menjadi wilayah barat dan timur.

Kebanyakan jembatan yang rusak berada di Kali Putih, Kali Pabelan dan Kali Batang. Di Kali Pabelan, tinggal satu jembatan yang tersisa di Desa Prumpung, Kecamatan Muntilan, Magelang. Jika jembatan ini ambruk, maka resmi sudah Magelang terbelah dua.

Sementara di Kali Putih, masih tersisa 5 jembatan. Jembatan itu yakni jembatan Gempol (Kecamatan Salam), jembatan Gebayan (Kecamatan Salam), jembatan Ngepos (Kecamatan Srumbung) yang saat ini terancam, jembatan antar dusun Sabrangkali (Kecamatan Ngluwar) dan jembatan antar dusun Karangrejo (Kecamatan Ngluwar).

Jika banjir lahar dingin menutup Jalan Raya Magelang-Yogya, maka hanya jembatan Gebayan, dan jembatan Ngepos yang bisa difungsikan sebagai jalur alternatif ribuan warga. Namun jika banjir yang datang besar, semua jembatan tersebut ditutup karena berbahaya. Lalu lintas pun harus dialihkan ke jalur Purworejo, Jawa Tengah dan Kulon Progo, Yogyakarta.

“Jika ditambah dengan jembatan Tlatar, Kecamatan Dukun, Magelang yang kemarin putus total, sudah 11 jembatan di Kabupaten Magelang yang putus,” tegas Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana (Kesbangpol dan PB) Kabupaten Magelang, Drs Eko Triyono kepada detikcom, Jumat(21/1/2011).

Untuk DAM dan bendungan irigasi masyarakat yang jebol, jumlahnya sudah mencapai puluhan. Di alur Kali Putih saat ini bahkan hanya tersisa dua bendungan irigasi. Bendungan lainnya sudah hancur diterjang lahar dingin Merapi.

Terkait banyaknya infrastruktur rusak ini, pemkab setempat kesulitan membangun kembali jembatan dan bendungan tersebut. Untuk itu, pemkab berharap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersedia membantu.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) Magelang, Sutarno kepada detikcom menyatakan, pemkab kesulitan untuk membangun jembatan darurat (jembatan bailey). Sebabnya, sungai semakin lebar akibat tergerus material banjir berupa pasir, lumpur dan batu-batu besar.

Kali Pabelan dan Kali Putih saat ini mengalami pelebaran akibat tergerusnya tebing di pinggir sungai. Bahkan Kali Pabelan di Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan misalnya lebarnya mencapai sekitar 300 meter.

“Lebarnya sungai sudah menjadi dua kali lipat, ukuran jembatan bailey yang dipunyai Kodam IV Diponegoro tidak bisa mencakup kelebaran sungai. Padahal musim hujan masih dua bulan lagi,” tegas Sutarno.

Sutarno mencontohkan pemerintah pernah membangun jembatan bailey di Srowol Progowati Kecamatan Muntilan dengan bentangan 28 meter. Setelah diresmikan 1 Januari 2011, jembatan tersebut hanyut pada banjir lahar 9 Januari akibat bentangan sungai bertambah lebar menjadi 68 meter.

Dari pengalaman ini, pemerintah tidak berani membangun jembatan bailey. Hal ini karena jembatan dengan bentangan di atas 51 meter harus menggunakan tiang penyangga. Padahal, saat ini tidak mungkin membangun jembatan dengan tiang penyangga di tengah.

“Jembatan Tlatar yang memiliki bentangan 60 meter jebol akibat tiang penyangga bagian tengah tergerus material vulkanik. Banjir lahar bisa sangat besar sehingga kaki jembatan tidak akan kuat menahannya,” tegas Sutarno.

Sutarno menegaskan solusi sementara, pemda akan membangun jembatan bambu di sejumlah titik di Kali Putih, Kali Pabelan dan Kali Batang. Saat ini, DPU ESDM masih melakukan survei untuk menentukan lokasi mana saja yang akan dibangun jembatan bambu tersebut.

“Pembangunan jembatan bambu ini merupakan upaya darurat agar masyarakat tetap bisa beraktifitas. Kami akan mengusahakan agar para pejalan kaki dan sepeda motor bisa melalui jembatan bambu tersebut,” tegas Sutarno.

Berikut data infrastruktur yang rusak di Magelang akibat lahar dingin merapi:

A. Jembatan putus di Kali Pabelan
1. Jembatan Srowol
2. Jembatan Sudimoro
3. Jembatan Bojong Kojor
4. Jembatan Gunung Lemah
5. Jembatan Surodadi
6. Jembatan Tlatar
7. Jembatan Menayu

B. Jembatan putus di Kali Putih
1. Jembatan Candi
2. Jembatan Sirahan
3. Jembatan Karangasem

C. Jembatan putus di Kali Batang
1. Jembatan Mantingan

D. DAM jebol
1. DAM Dusun Bendo, Desa Mangunsoko
2. DAM Desa Keningar
3. DAM Desa Paten
4. DAM Ngepos
5. DAM Salamsari

E. Sekolah rusak & hilang
1. TK Pertiwi Sirahan, Salam
2. TK Ibnu Hajar, Salam
3. SMK Negeri Pertanian, Salam

F. Musala rusak & hilang
1. Musala Darussalam, Karangasem, Ngluwar
2. Musala Sudisari, Sudimoro, Adikarto, Muntilan

G. Puskesmas rusak & hilang
1. Puskesmas Pembantu Sirahan

H. Pasar rusak & hilang
1. Pasar Desa Jumoyo.

(fay/nvt)

http://bit.ly/gbL3Fw